Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mendesak Pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (Tribunal International Centre for Settlement of Investment Dispute/ICSID) segera memutus perkara gugatan perjanjian investasi bilateral dengan perusahaan Churchill Mining Plc., dan Planet Mining Pty., Ltd. Amir yakin sengketa ihwal penutupan pertambangan dan pencabutan izin usaha pertambangan diajukan keduanya tidak berdasar.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu berharap supaya perkara itu bisa selesai sebelum masa jabatannya berakhir. Dia merasa pemerintah sudah membuang waktu dan tenaga, serta merogoh kocek tidak sedikit buat meladeni gugatan kedua perusahaan itu.

Amir menuding pihak Churchill cs sengaja terus mengulur waktu dalam proses persidangan, karena sampai saat ini belum menyerahkan bukti dokumen asli ke pengadilan. Mestinya, hal itu adalah kewajiban penggugat. Hingga saat ini persidangan terhambat meski sudah mau memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara.

"Kalau bukti-bukti itu tidak bisa dia perlihatkan, harapan saya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Mestinya kita sudah masuk pokok perkara saat ini," kata Amir kepada awak media dalam jumpa pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (10/7).

Amir juga berharap Pengadilan ICSID bisa obyektif melihat proses persidangan selama ini. Dia merasa tidak ada alasan kuat ICSID terus menyidangkan perkara gugatan Churchill dan Planet Mining tanpa bukti kuat.

"Tahapan mau masuk perkara itu wajib. Karena apa alasan tribunal memperkarakan ini tanpa bukti? Logika hukum yang dipakai bagaimana dia menggugat tanpa ada pegangan. Kalau perusahaan itu dicabut tentu bukti pencabutan asli ada di dia, buat apa bertanya lagi kepada kami?," tutupnya.

Sekadar diketahui, polemik ini muncul ketika Churchill Mining Plc menuding pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyita aset miliknya tanpa adanya kompensasi yang laik. Churchill Mining juga berupaya melakukan negosiasi masalah ini sejak 2010 silam. Pihak Churcill mengugat pemerintah USD 2 miliar atas persoalan ini.

Perusahaan ini mulai eksplorasi batubara sejak tahun 2008 dengan cara akuisisi 75 persen perusahaan lokal bernama Ridlatama Group.

Cadangan batu bara yang ada di kawasan tersebut sebesar 2,73 miliar ton. Dengan potensi penghasilan perusahaan bisa mencapai USD 700 juta sampai USD 1 miliar per tahun, dalam 20 tahun ke depan.