Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, mencurigai gugatan perusahaan tambang Chuchill Mining Plc., dan Planet Mining Pty. Ltd., hanya bualan. Pasalnya, dalam proses hukum selama dua tahun di Pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (Tribunal International Centre for Settlement of Investment Dispute/ICSID) pihak penggugat belum sekalipun menunjukkan bukti-bukti otentik.

Guna memperjelas hal itu, pemerintah Indonesia melalui pengacara asal Amerika Serikat, Ian Curtis, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan ICSID mendesak supaya pihak Churchill dan Planet Mining memaparkan bukti kepemilikan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur. Menurut dia, jika tidak mampu membuktikan maka hal itu justru mengunggulkan posisi pemerintah.

"Apakah layak kami jalani proses dua tahun? Kami belum melihat selembar kertas yang dijadikan Churcill sebagai bukti menggugat. Itu permohonan rasional, wajar, tidak emosional," kata Amir kepada awak media dalam jumpa pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (10/7).

Amir mengatakan, pemerintah Indonesia sudah cukup bersabar meladeni gugatan Churchill selama dua tahun. Apalagi, lanjut dia, nilai gugatan berubah-ubah dari USD 2 miliar, kemudian turun menjadi USD 1 miliar, lantas naik lagi menjadi USD 1,3 miliar. Padahal menurut dia, dalam proses gugatan perdata terdapat asas pembuktian universal, yakni pihak pemohon yang mendalilkan sebuah kebenaran mesti memberikan bukti atas dalilnya.

"Saya berharap pada putusan sela. Bagaimana mungkin saya melakukan pembelaan maksimal tanpa saya tahu apa alasan menggugat," ujar Amir.

Amir memuji langkah Pengadilan ICSID yang menolak permohonan Churchill supaya pemerintah Indonesia menghentikan proses laporan pemalsuan dokumen IUP milik perusahaan tambang grup Churchill di Kutai Timur. Hasil itu menurut dia, makin menguntungkan Indonesia dalam proses peradilan.