Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa pemerintah mencetak utang sebesar Rp688,5 triliun sepanjang tahun 2022. utang digunakan untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai syok absorber.

Realisasi tersebut turun 20,9 persen atau tidak mencapai target pencetakan utang yang direncanakan sebesar Rp943 triliun dalam Perpres 98 tahun 2022.

"Dalam Perpres 98 ditargetkan Rp943 triliun dan realisasinya Rp688,5 triliun atau 73 persen. Ini turun 20,9 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp870 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (3/1).

Dia menjelaskan, sepanjang tahun 2022 pemerintah penerbitan Surat Utang Negara (SUN) realisasinya hanya Rp658 triliun dari yang direncanakan Rp961,4 triliun. "Artinya ini turun 24,9 persen kalau dilihat dari target awal SBN Netto," kata dia.

Sementara itu realisasi pembiayaan utang dari pinjaman realisasinya Rp29,7 triliun. Angka ini lebih besar dari yang direncanakan yakni Rp17,7 triliun dalam Perpres 98/2022.

Jadi Tahun Terakhir BI beli Surat Utang

Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2022 menjadi tahun terakhir pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dalam pembelian surat Utang. Dari SKB I, BI telah membeli surat utang sebesar Rp49,11 triliun. Terdiri dari SUN sebesar Rp25,2 triliun dan SBSN sebesar Rp23,9 triliun.

Sedangkan dari SKB III realisasinya sebesar Rp224 triliun. Terdiri dari pembelian SUN Rp207,4 triliun dan SBSN Rp16,6 triliun.

"Untuk SKB III ini BI langsung membeli dari penempatan langsung SBN , yang Rp224 triliun ini memang sesuai kesepakatan," kata dia.

Secara umum, Sri Mulyani mengatakan pembiayaan ini menunjukkan kondisi Indonesia lebih baik dan sehat. Sebab pencetakan utang pemerintah cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi dari pembiayaan ini dalam situasi ini lebih sehat dan terkendali. Pembiayaan utang, SBN yang jauh lebih rendah untuk menstabilkan dan menyehatkan fiskal kita," kata dia.