Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memaparkan beberapa strategi agar pengusaha-pengusaha taat bayar pajak. JK mengatakan, pemerintah sedang memaksimalkan potensi pendapatan pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Bagi pengusaha pengemplang pajak, JK mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan larangan perjalanan ke luar negeri.

"Yang menunggak (pajak) Rp 100 juta diumumkan dan tak boleh keluar negeri. Uang yang dipakai itu uang negara," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Selain itu, bagi perusahaan ekspor, proses ekspor barang harus menyertakan LC (letter of credit). Saat ini, Kementerian Perdagangan menurutnya tengah menyiapkan surat keputusan aturan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi eksportir yang menyembunyikan hasil ekpornya dari pemerintah.

"Semua ekspor harus pakai LC, ketahuan nanti. Jangan habis hutan (ekspor kayu), tapi devisa ke Hong Kong dan Singapura," ucap JK.

JK mengatakan, dulu Indonesia merupakan negara pengekspor kayu terbesar, namun pendapatan negara dari ekspor kayu tersebut terbilang nihil. Yang didapati pemerintah hanya lahan-lahan gundul dan tanah longsor akibat penebangan kayu ilegal guna ekspor.

"Selama ini barang keluar tapi devisa nggak masuk. Ini penting, bukan sulitkan. Kalau nggak mau, nggak usah ekspor. Kita hebat ekspor kayu, tapi 20 tahun kemudian kita dapat banjir. Kita mulai budaya disiplin sebagai perusahaan," kata JK.