Pemerintah beri lampu hijau pemberlakuan pengampunan pajak

Merdeka.com - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty nampaknya bakal kembali diterapkan pemerintah. Cara ini dipercaya untuk meningkatkan rasio wajib pajak dan tingkat kepatuhan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, konsep tersebut cocok dalam kondisi saat ini. "Tax amnesty ini konsep ideal. Mungkin bisa membawa uang Indonesia yang ada di luar," kata Bambang di Jakarta, Jumat (19/12).

Meski begitu, Bambang mengakui bahwa proses pengampunan pajak memerlukan waktu panjang. Maka itu, pihaknya sedang menggodok payung hukum kebijakan tersebut.

"Harus ada kepastian hukum. Jangan sampai awalnya dia nggak dicari setelah itu malah dicari-cari, dari mana dapat uang, kenapa begini begitu," terangnya.

Sebelumnya, tingkat kepatuhan pajak rendah dinilai sejumlah kalangan bisa menjadi alasan pemerintah memberlakukan tax amnesty. Pada 2011, hanya 53 persen wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

"Dan ini turun, karena hanya 41 persen wajib pajak yang lapor SPT pada 2012," ujar Pengamat Perpajakan, Darussalam.

Menurutnya, sudah ada tiga negara memberlakukan tax amnesty. Yaitu, Italia, India dan Irlandia. "Di Italia tax amnesty 53 kali. Rata-rata dalam dua tahun, Itali selalu menawarkan tax amnesty," ujarnya.

Sementara, Indonesia baru dua kali menerapkan tax amnesty. "Ayolah kita mulai babak baru dalam konteks rekonsiliasi nasional."

Tax amnesty biasanya ditawarkan untuk memberikan wajib pajak kesempatan membayar pajak yang sebelumnya belum dibayar, atas dasar bahwa mereka akan dijamin kebebasan dari hukuman dan penuntutan.