Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah belum berencana kenakan pajak batu akik

Pemerintah belum berencana kenakan pajak batu akik Batu Akik. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Demam bisnis batu akik makin digandrungi masyarakat. Tak tanggung-tanggung, nilai jualnya kini meroket hingga puluhan bahkan ratusan juta, tergantung jenis dan modelnya.

Meski bernilai ekonomis tinggi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan Direktorat Jenderal Pajak tidak berencana memungut pajak untuk batu akik sebagai bagian dari strategi menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Kemenkeu dan Ditjen Pajak memilih fokus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi dan badan.

"Tidak ada pajak batu akik atau penambahan objek pajak lain. Yang kita ingin itu adalah menggenjot kepatuhan WP Pribadi dan WP badan," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3).

Berdasarkan data DJP dalam dua bulan terakhir, Bambang mengakui penurunan penerimaan pajak. Hanya penarikan pajak dan ada beberapa restitusi yang dibayarkan. "Ini tidak ada ekstra effort. Yang akan kita lakukan ekstra effort pada Maret ini," kata dia.

Putra begawan ekonomi Indonesia ini mengakui penerimaan negara dalam dua bulan terakhir mengecewakan. Tetapi, lanjut dia, pajak WP pribadi dan WP badan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bambang mengklaim ini bukan karena adanya objek pajak baru tetapi peningkatan kepatuhan pembayaran pajak WP pribadi dan WP badan.

"Mungkin banyak yang bilang kita naikin tarif pajak atau ambil objek pajak baru. Itu tidak benar. Yang kita lakukan pertama adalah kita perbaiki kepatuhan pajak. Kepatuhan ini yang akan kita genjot untuk penerimaan pajak," ucapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin

Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin

Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya