Pemerintah Batal Terbitkan Pandemic Bond
Merdeka.com - Pemerintah batal menerbitkan surat utang khusus untuk Corona (pandemic bond) yang pada awalnya ditujukan untuk menangani wabah pandemi Corona di Indonesia.
Dengan demikian, seluruh penerbitan Surat Berharga Nasional (SBN) akan dilakukan secara keseluruhan baik melalui lelang, ritel maupun private placement baik dalam maupun luar negeri.
"Saat ini kita sepakati above the line, jadi kita tidak terbitkan pandemic bond," Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam diskusi virtual, Jumat (6/5).
Nantinya, Bank Indonesia akan ditugaskan menjadi pembeli last resort yang masuk ke dalam lelang seri biasa.
"Karena BI masuk ke pasar perdana sebagai the last resort, kita masuk lelang seri biasa bukan khusus pendemic bond dan bond khusus lainnya," ujarnya.
Adapun, pembelian SBN tersebut nantinya akan dilakukan di pasar perdana, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Rencana Awal
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan surat utang khusus untuk penanganan virus corona atau Pandemic Bond. Surat utang ini nantinya tidak digunakan dalam menambal defisit APBN, namun untuk menjaga ketahanan ekonomi dan sistem keuangan domestik.
"Pandemic Bond dimasukan salah satu instrumen yang letaknya below the line. Artinya dia bukan defisit dari APBN akibat penerimaan dikurangi belanja, tapi below the line, artinya resources yang dicadangkan untuk negara dalam rangka jaga kemungkinan domino effect yang bisa ancam ekonomi dan sistem keuangan kita," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference, di Jakarta, Selasa (7/4).
Bendahara Negara ini menyebut dana yang terkumpul dari Pandemic Bond tidak menutup kemungkinan bisa digunakan dalam bentuk suntikan negara atau penyertaan modal negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di samping itu surat utang khusus ini juga bisa bersifat dalam bentuk pinjaman. Sehingga institusi pemerintah yang memegang Pandemic Bond ini bisa mengklaim pencairannya ke Kementerian Keuangan.
"Pandemic Bond adalah juga bisa dalam bentuk penjaminan," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, surat utang ini akan diterbitkan pada tahun ini. Cara penerbitannya pun tak harus melalui lelang, tapi bisa berbagai opsi agar Pandemic Bond ini tepat sasaran untuk merelaksasi pelaku usaha yang terdampak corona.
"Kita gunakan di 2020, dengan harapan tidak terjadi lagi wabah Covid-19 jilid II dan III, artinya sekarang hanya siapkan hanya lakukan di 2020. Dan kemudian fasilitasnya tergantung berapa lama proses restructuring sehingga implikasi pembiayaan seperti apa," tandas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaAdanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPBNU meminta satgas Pangan Polri terus bergerak menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya