Pemerintah Bantah Monopoli Jasa Bongkar Muat Pelabuhan

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan membantah tudingan pemerintah melakukan monopoli jasa bongkar muat di pelabuhan. Mayoritas anggota dewan Komisi V DPR RI menuding monopoli dilakukan oleh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo, mengatakan jasa bongkar muat ini tidak hanya dilakukan oleh Pelindo. Sebaliknya, koperasi dan Pengelola Pekerja Bongkar Muat (PKBM) juga ikut beroperasi.

"Justru ada indikasi monopoli itu tidak hanya terjadi di Pelindo tapi ada juga indikasi monopoli di koperasi dan TKBM," kata Agus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, Selasa (25/8).

Akibat tudingan monopoli tersebut, DPR menilai banyak pendapatan pekerja bongkar muat non-Pelindo yang mengalami penurunan pendapatan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, sejumlah aktivitas dibatasi, termasuk aktivitas di pelabuhan.

Dalam hal ini Agus menilai penurunan pendapatan para pekerja bongkar muat tidak menurun secara signifikan. Sebab, meski di masa pandemi, aktivitas di Pelabuhan tetap berjalan.

"Kalau memang pendapatan turun akibat Covid-19 itu juga turun, harusnya tidak banyak karena emang dari pekerjaan curah ini banyak turunnya," kata Agus.

Agus melanjutkan selama pandemi, kegiatan pengiriman kargo di seluruh Indonesia berjalan lancar. Memang terjadi penurunan selama adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun jumlah penurunan tidak signifikan.

"Penurunannya juga tidak terlalu signifikan karena pelayanan kami memang normal dan kami bekerja 24 jam 7 hari dalam 1 minggu," tutur Agus.

Selain itu, pihaknya juga terus mempercepat berbagai hal yang berkaitan dengan proses. Sehingga pelayanan di pelabuhan bisa lebih cepat di pelabuhan.

Pelindo Kompak Bantah Tudingan Monopoli

Keempat direktur utama Pelindo angkat bicara. Mereka kompak menyatakan perusahaan pelat merah ini memberikan ruang bagi perusahaan swasta dan masyarakat terlibat dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

"Ini fakta kita tetap konsen buat kerja sama," kata Direktur Utama Pelindo I, Dani Rusli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR-RI, Jakarta, Selasa (25/8).

Dani membeberkan, di Pelabuhan Belawan - Sumatera Utara, Pelindo I hanya mengelola 20 persen aktivitas bongkar muat. Sisanya, 80 persen dikelola Perusahaan Bongkar Muat (PMB). Di Pelabuhan Dumai - Riau, Pelindo I hanya mengelola 15 persen dan 85 persen dikelola PBM. Di Lhokseumawe, Pelindo I mengelola 60 persen dan 40 persen dikelola oleh PBM.

Di Pelabuhan Tanjung Pinang-Riau Pelindo I mengelola 25 persen dan PBM 75 persen. Sementara Pelabuhan Malahayati di Aceh 80 persen dikuasai Pelindo I dan 20 persen dikelola PBM. Kerja sama pengelolaan bongkar muat barang ini dilakukan Pelindo I dengan 80 perusahaan.

"Total kerjasama ini dengan 80 perusahaan," kata Dani.

Dia melanjutkan, secara prinsip, hal yang sama juga dilakukan tiga perusahaan BUMN lainnya. Kerjasama yang dilakukan perusahaan BUMN hanya dalam bentuk sistem bukan teknis secara operasional. Perusahaan BUMN bertanggung jawab dalam pencatatan melalui konsesi.

"Kebetulan manajemen di kita administrasinya lengkap dan berdasarkan kontribusinya ini ke pemerintah ini melalui konsesi, jadi memang kembalinya ke pemerintah dan pencatatannya mungkin bisa lebih rapi," tutur Dani.

Empat terminal pelabuhan di Jawa Timur juga melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta dalam aktivitas bongkar muat. Direktur Utama Pelindo III, Saefudin Noer mengatakan pihaknya membagi dua jenis pengelola general cargo yakni Pelindo dan non Pelindo. Berdasarkan data, pengelolaan bongkar muat di pelabuhan justru didominasi oleh non Pelindo.

"Berdasarkan data kami, non Pelindonya justri mendominasi," kata Saefudin.

Aktivitas bongkar muat di Jawa Timur sebagian besar tidak dikelola Pelindo III. Saefudin merincikan, di Gresik 79 persen, di Pelabuhan Terminal Jamrud 90 persen, di Pelabuhan terminal Mirah 97 persen dan pelabuhan terminal Nilam 100 persen.

"Jadi memang lebih banyak bukan Pelindo yang mengerjakan," sambung Saefudin.

Sementara itu Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan pihaknya mengelola 55 persen aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Sisanya dikerjakan oleh PBM. "Jadi relatif kita masih berikan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan bongkar muat untuk bekerja di wilayah kami," kata dia.

Meski mengelola aktivitas bongkar muat lebih banyak, namun Prasetyadi menyebut, pendapatan dari jenis usaha ini tidak banyak. Sebab, 60- 70 persen pendapatan dibayarkan untuk pekerja bongkar muat.

"Kurang lebih hampir 60-70 persen pendapatan kami itu untuk membayar TKBM. Jadi sebenarnya kita konsen ke masyarakat kecil," katanya mengakhiri.