Merdeka.com - Pemerintah kembali berencana memperluas cakupan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM menjadi kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 pada 2021. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan skema setiap UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengungkapkan, program BPUM bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. BPUM ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu.

"Direncanakan akan 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru," terangnya dalam Dialog Produktif bertema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021, ditulis Kamis (6/5).

Menurut Eddy, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp11,76 triliun. Saat ini KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp10,4 triliun (88 persen). Setelah menyentuh angka 9 juta, rencananya KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM ini.

Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian Iwan Faidi menyatakan, program BPUM ini berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

"BPUM ini memang memberikan efek luar biasa, hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja," terangnya.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas. Mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro.

"Selain BPUM, ada insentif lainnya seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Untuk 2021 dianggarkan Rp 181,9 triliun untuk insentif bagi UMKM Indonesia," bebernya.