Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tengah melakukan moratorium penerbitan perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Sebab, banyak koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar, sehingga moratorium diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

"Belakang mulai juga ada Koperasi simpan pinjam yang gagal bayar, dan kami mengevaluasi ini pasti ada kesalahan di investasi dalam pengelolaan koperasi. Sehingga terjadi gagal bayar Kami ingin melindungi koperasi dan masyarakat yang terhubung dengan koperasi, supaya nama baik koperasi juga tidak rusak," kata Teten, Selasa (30/6).

Dia mengakui, pihaknya belum memiliki sistem dan kemampuan yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dalam skala besar. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan sistem pengawasan bagi koperasi simpan pinjam.

Menurutnya, moratorium ini bukan untuk melemahkan koperasi tapi justru pihaknya ingin koperasi tetap tumbuh. "Tetapi ini terbatas selama 3 bulan saja, jadi kita akan percepat perbaikan sistem pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM, juga ikatan kapasitas dan kompetensi SDM pengawasan koperasi simpan pinjam," imbuhnya.

Dia menjelaskan, sistem pengawasan dan perlindungan simpanan di koperasi juga harus disiapkan sedemikian rupa, tidak boleh kalah seperti sistem pengawasan dan perlindungan di nasabah perbankan. Supaya kalau ekosistem Koperasi ini baik maka sebenarnya pihaknya sedang mempersiapkan koperasi juga menjadi kekuatan ekonomi yang besar.

"Memang koperasi ini akuntabilitas standar transparansi lebih rendah dari korporasi, justru kita harus mencapai itu agar kita bisa tumbuh besar, tentu kita berbeda dengan korporasi dalam hal pemanfaatan jasa maupun kepemilikan, dan bagi hasilnya. Tapi sistem usaha kita tidak boleh kalah dengan swasta," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com