Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut akan segera mengatur kapal asing yang beraktivitas di Indonesia. Sebab, selama ini pemerintah masih belum memiliki aturan jelas jika ada perusahaan asing di Indonesia yang mempunyai kapal sendiri.

Menurut Hatta, aturan yang ada saat ini hanya mengenai azas cabotage di mana kapal yang beroperasi di Indonesia di wilayah NKRI harus berbendera Indonesia dan dimiliki pengusaha nasional dan mayoritas saham nasional serta diawaki warga Indonesia.

"Masalahnya sekarang perusahaan investasi Indonesia dengan PMDN yang mayoritas saham asing. Ini belum diatur. Saya minta segera koordinasikan antara INSA dan BKPM. Jangan sampai nanti orang salah memahami," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Senin (21/4).

Aturan ini juga berlaku untuk kapal pesiar asing yang berlayar di Indonesia. Namun demikian, Hatta belum menjelaskan arah pengaturan ini.

"Kapal pesiar sekarang juga tidak mengatur itu dan itu sekarang adanya dari Singapura. Nanti orang Indonesia ke Lombok mereka malah naik kapal Singapura, repot kita. Ini yang perlu diatur," tegasnya.