Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menandatangani perjanjian kontrak payung penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara (BMN) bersama dengan Ketua Konsorsium Asuransi BMN. Kontrak ini merupakan dasar untuk pengimplementasian pengadaan jasa asuransi BMN di tingkat Kementerian atau Lembaga.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, mengatakan pihaknya akan mengasuransikan sebanyak 1.360 gedung Kementerian Keuangan dengan nilai Rp10,84 triliun di 2019. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada beberapa waktu lalu.

SPPA tersebut berisikan informasi seputar data tertanggung. rincian objek pertanggungan, kondisi sekitar objek pertanggungan, tingkat risiko objek. dan jangka waktu asuransi. Kemudian, segera akan dilaksanakan penerbitan dan penyerahan Polls Asuransi BMN oleh pihak konsorsium asuransi BMN.

"Jadi sudah ada kontrak payung antara Kemenkeu sebagai pengelola barang dengan industri asuransi kita sudah tanda tanga kontrak payung yang akan jadi dasar semua pembelian polis dari pemerintah KL dengan konsorsium," katanya di Gedung DJKN, Jakarta, Jumat (22/11).

Penandatanganan kontrak payung penyediaan jasa asuransi BMN sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengasuransian BMN. BMN yang akan diasuransikan untuk piloting tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 253 Tahun 2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019 yaitu Gedung Bangunan Kantor, Gedung Bangunan Pendidikan. dan Gedung Bangunan Kesehatan.

Selain untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, penetapan objek asuransi BMN dilakukan dengan mengutamakan aset yang mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang.

Syarat Perusahaan Asuransi Bisa Bergabung Dalam Konsorsium

Ketua Konsorsium Asuransi BMN, Didit Mehta Pariadi, mengatakan sejauh ini telah bergabung dalam konsorsium asuransi BMN sebanyak 56 perusahaan yang bergerak dalam industri asuransi properti dengan nilai modal lebih dari Rp 1,5 triliun.

"Konsorsium terdiri dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusahaan asuransi. Jadi totalnya 56 perusahaan," kata dia.

Adapun syarat bagi perusahaan untuk dapat bergabung dalam konsorsium asuransi BMN antara lain tidak sedang dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rasio dan nilai minimal terkait kesehatan perusahaan untuk perusahaan asuransi, yaitu Risk Based Capital 120, Modal sendiri Rp150 Miliar, dan rasio likuiditas 100 persen.

"Serta sanggup dan siap untuk bekerja sama dengan anggota konsorsium yang lain dalam memberikan layanan yang baik kepada KL pemegang polis," tandasnya.