Merdeka.com - Indonesia dalam waktu dekat atau tepatnya 20 Oktober 2014 mendatang akan berganti pemerintahan. Berbagai harapan dari masyarakat bermunculan dengan adanya pemerintah baru, salah satunya melepaskan Indonesia dari jeratan impor pangan.

Namun demikian, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan Indonesia tidak akan bisa lepas dari impor pangan. Siapapun pemerintahnya masih akan tetap terjadi impor pangan.

Menurut Rusman, impor pangan bisa terjadi akibat mekanisme pasar. Pasalnya, ekonomi Indonesia terus tumbuh, kelas menengah terus tumbuh dan permintaan akan pangan bakal semakin tinggi.

"Bisa saja dari mekanisme pasar kalau di Indonesia karena ekonomi kita bagus, kelas menengah kita tumbuh, dia punya uang dan ada impor pertanian terjadi. Siapapun pemerintahnya, terjadi impor kalau bukan barang dalam pengawasan. Kecuali beras yang diatur. Produk hortikultura kan engga selalu diawasi," ucap Rusman di Jakarta, Jumat (16/8).

Rusman menyebut saat ini saja impor hortikultura meningkat luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan Indonesia sehingga permintaan pada komoditas ini tinggi. Meski demikian, neraca perdagangan produk pertanian Indonesia menurutnya masih tetap surplus karena terbantu produk perkebunan.

"Khusus kelapa sawit surplus. Justru yang defisit itu terjadi di pangan. Karena produk produk seperti buah-buahan, peternakan, daging kita impor. Kemudian di pangan yang impor besar-besaran produk gandum dan tepung terigu," tegasnya.

Rusman mengatakan tingginya impor pangan terjadi karena ekonomi Indonesia yang naik empat kali lipat. "Perkebunan seperti karet, kakao, cokelat, sangat surplus. Impornya pangan makin besar, tapi memang faktanya ekonomi kita empat kali lipat bagus," tutupnya.