Pemerintah Alokasikan Rp1 T PMN di 2020 Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Merdeka.com - Pemerintah melakukan terobosan untuk mengalokasikan bantuan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penguatan neraca transaksi berjalan sebesar Rp1 triliun. Adapun anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor migas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku belum mengetahui skema penyaluran PNM tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mana. Mengingat, pihaknya masih membahas ini bersama dengan kementerian lembaga serta pemangku kepentingan lain.

"(Buat Pertamina Rp1 triliun PMN?) Nanti kita liat ya, kita akan duduk dengan semua stakeholder," ujar Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Senada dengan Menteri Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pun belum mengetahui skema penyaluran pastinya akan diberikan kepada siapa. Mengingat, alokasi yang diberikan tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk menekan impor migas.

"Nanti kami detailkan dulu mekanisme tata kerjanya seperti apa. Untuk siapa (PMN) juga akan kami detailkan mekanisme tata kerjanya itu kan untuk 2020," jelas dia.

Jurus Pemerintah Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan upaya pemerintah dalam menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit /CAD). Salah satunya yakni dengan cara memperkuat industrialisasi dalam negeri.

"Bagaimana kita memperkuat industrialisasi, perizinan sehingga jauh lebih simpel, dan mendukung industri dan berbagai instrumen yang akan dievaluasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut dia, iklim investasi sejauh ini juga tidak begitu bagus lantaran kondisi CAD yang dihadapi Indonesia memprihatinkan. Sehingga, pemerintah perlu benar-benar serius dalam menekan CAD.

"Kemarin sidang dan kabinet, melakukan presentasi, untuk berikan jangkar. Menko, jelas bahwa iklim investasi dipengaruhi CAD dan Neraca Dagang. Itu dihadapkan CAD itu menghalangi tumbuh berkelanjutan," kata dia.

Bendahara Negara ini menambahkan, pada prinsipnya memang untuk menekan CAD tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kementerian saja. Sebab, ini perlu dilakukan oleh seluruh sektor ataupun kementerian lembaga.

"Lebih ke team work itu yang ditekankan presiden dalam kabinet 1 minggu pertama. Dari fiskal, dukung prioritas nasional. Untuk menciptakan domestik demand, ada pada produktivitas."