Pemerintah Alokasikan PMN ke 7 BUMN Rp17,73 T di 2020, ini Besaran Penerimanya

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan bantuan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai sebanyak Rp17,73 triliun. Dari jumlah tersebut nanti salah satunya akan disuntikan kepada tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merincikan dari total alokasi PMN sebesar Rp17,73 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penerima terbesar yakni Rp5 triliun. Penyertaan dana tersebut akan dipergunakan PLN dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan.

"Untuk program pengembangan pembangkit listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan, transmisi, gardu induk, dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia," katanya dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Kemudian alokasi terbesar kedua diberikan kepada perusahaan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang mencapai sebesar Rp3,76 triliun yang berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas.

"Ini untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder sehingga dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasional serta mendukung nawacita pemerintah dalam wujudkan poros maritim dunia," ujar dia.

Untuk selanjutnya, penyertaan modal melalui PMN terbesar ketiga diberikan kepada PT Hutama Karya yang mencapai sebesar Rp3,5 triliun, kemudian PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp2,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PBUI) sebesar Rp270 miliar.

Selain tujuh BUMN itu, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun ke BUMN dalam rangka penguatan neraca transaksi berjalan yang selama ini telah menjadi permasalahan struktural Indonesia dan terus mengalami defisit yang meningkat.

DPR: BUMN Dikasih PMN Malah Rugi, ini Hanya di Indonesia

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Melchias Marcus Mekeng, merasa terkejut mendengar hal tersebut. Menurutnya, BUMN seharusnya bisa memperbaiki keuangannya setelah disuntikkan dana, bukan malah merugi.

"Diberikan PMN tapi malah rugi? Ini lucu karena dikasih PMN langsung rugi. Ini hanya di Indonesia," kata Melchias di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia pun menyarankan agar keenam BUMN tersebut dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk diketahui alasan kerugian yang dialaminya. Selain itu, dia juga mengusulkan untuk mengadakan kunjungan ke BUMN yang merugi.

"Mungkin kita minta diaudit saja kenapa jadi rugi. Sehingga bisa diputuskan apakah ini dibubarkan atau di merger," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sri Mulyani mengaku pihaknya telah meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengecek keenam BUMN yang merugi. "Kita sudah meminta kepada Menteri BUMN untuk dilakukan audit kepada 6 BUMN ini," jelasnya.