Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Keuangan, Maysita Crystallin mengakui pemerintah masih terkendala masalah data di lapangan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19. Tingkat kehati-hatian pun dilakukan pemerintah agar bantuan diberikan tepat sasaran.

Dia mengatakan, pendataan bansos saat ini terus dilakukan. Mengingat, dari data pemerintah 40 persen masyarakat terbawah (bottom), hanya 20 persen di antaranya yang bisa mendapatkan bansos tersebut.

"Kita lihat bottom 40 persen sebetulnya datanya sudah ada, tapi yang betul-betul by name by address dan sudah confirm NIK-nya tidak double dan sebagainya itu baru sampai penerima BPNT, kartu sembako," kata dia dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (24/3).

Sementara, 20 persen masyarakat terbawah, selama ini telah mendapatkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam bentuk kartu sembako. Bagi kelompok ini, pemerintah lebih mudah jika ingin menambah (top up) bantuan yang diberikan.

"Misal kondisi ekonomi memburuk, pemerintah perlu top up, kita cuma bisa akses langsung yang bottom 20 persen. Padahal yang bottom 40 persen, bahkan di kondisi seperti ini sampai dengan bottom 60 persen itu bisa ikut terpengaruh konsumsinya karena penurunan pendapatan," jelasnya.

Gunakan Berbagai Sumber Data

Untuk itu, masalah pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah. Dengan keterbatasan yang ada selama pandemi covid-19 ini, pemerintah menggunakan berbagai sumber data misal penerima subsidi listrik di PLN atau penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.

"Ini PR kita bersama. Untuk top up jelas pemerintah sedang melakukan itu, tapi caranya apa? Tidak semua oleh pemerintah pusat. Sebagian memang di pemerintah daerah karena daerah lebih cepat menjangkau data masyarakatnya," pungkas dia.