Pemerintah akui data BLSM banyak kesalahan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Hatta memantau langsung penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Kota Makassar.
Hatta langsung berbaur dengan masyarakat dan ikut membantu para penerima BLSM. Hatta meyakini penerima BLSM merupakan masyarakat tidak mampu sehingga laik apabila diberi BLSM.
"Saya melihat langsung BLSM berjalan bagus. Kalau yang saya lihat masyarakat yang mendapatkan berhak dapat itu (BLSM)," ujar Hatta dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/6).
Hatta mengakui saat ini memang masih terdapat kesalahan dalam pendataan sehingga belum dapat tersalurkan sepenuhnya. Namun, lanjut dia, masyarakat yang belum mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diminta segera melaporkan ke kelurahan setempat.
"Memang ada dalam 15,5 juta tentu ada saja kesalahan dalam sana-sini. Yang penting kita akan perbaiki dengan musyawarah kelurahan," tegas dia.
Menurut Hatta, 15,5 juta masyarakat tersebut memang tidak semuanya dapat dikategorikan miskin. Bahkan, kategori masyarakat hampir miskin pun ikut menikmati BLSM.
Hatta beralasan kenaikan harga BBM akan juga berdampak ke masyarakat hampir miskin, jadi masyarakat tersebut harus ikut menikmati BLSM.
"Kalau kita lihat 15,5 juta KK, kita lihat 25 persen yang masuk itu hampir miskin jadi dapat," kata dia.
Hatta menambahkan pemerintah akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pendataan penerima BLSM. Namun sayang, jumlah penerima tersebut tidak bisa ditambah jadi penerima BLSM tetap 15,5 juta KK. "Karena itu sesuai dengan kesepakatan DPR, tidak boleh ditambah," pungkas dia.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJanjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya
DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaKPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya
Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Pemalsuan Data Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Tujuh PPLN Dituntut Enam Bulan Penjara dan Denda Rp10 Juta
Enam PPPLN tidak dipenjara sementara satu dijebloskan ke rutan.
Baca SelengkapnyaKemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.
Baca SelengkapnyaSinergi Polres Rohil, Disdukcapil dan KPU Salurkan Hak Pilih Narapidana
Dengan keikutsertaan WBP dalam Pemilu, diharapkan situasi Kamtibmas yang kondusif dalam Pemilu dapat terwujud.
Baca Selengkapnya