Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyebut sebanyak 502 Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyampaikan rencana penyaluran program perlindungan sosial dalam rangka menekan tingkat inflasi di daerah. Tercatat mereka akan menyalurkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp3,4 triliun.

"Anggarannya Rp3,4 triliun dari semua Pemda yang sudah melapor per 23 September sebanyak 502 Pemda," kata Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9).

Isa merincikan, dari total dana yang disiapkan tersebut sebanyak Rp1,7 triliun atau 49,9 persen akan digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat di daerah.

Kemudian sekitar Rp600 miliar atau 18,5 persen untuk program penciptaan lapangan kerja seperti program padat karya atau program lain yang bisa menyerap tenaga kerja, menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

Lalu untuk subsidi transportasi sebesar Rp300 miliar atau 9,5 persen. Isa mengatakan subsidi untuk sektor ini akan diberikan kepada sektor transportasi agar tidak menaikkan tarif angkutan. Sedangkan sisanya Rp800 miliar untuk program perlindungan sosial lainnya.

"Kalau transportasi ini ke pengusaha transportasi biar tarifnya enggak mahal dan penikmatnya buat masyarakat juga," kata dia.

Metode Penyaluran

Terkait penerima bantuan sosial dan penyalurannya diserahkan ke masing-masing Pemda. Adapun terkait datanya, dia memperkirakan Pemda menggunakan basis data penerima bansos saat pandemi lalu.

"Penerima bansos ini bisa jadi penerima bansos pandemi," kata dia.

Sebagai informasi, Pemerintah telah meminta Pemda untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk menekan kenaikan inflasi. Pemda diminta mengalokasikan minimal 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk program tersebut.