Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemda harus beli jika ingin dapat jatah saham Inalum

Pemda harus beli jika ingin dapat jatah saham Inalum alumunium. trubunnews

Merdeka.com - Pemerintah mengizinkan pemerintah daerah Sumatera Utara mendapatkan jatah saham PT Asahan Inalum, setelah resmi 100 persen menjadi milik Indonesia awal bulan nanti. Namun tidak gratis. Syaratnya, pemda wajib mengeluarkan dana sendiri untuk membeli besaran saham yang diinginkan.

Sebelumnya beredar kabar, pemprov Sumut meminta hak partisipasi 57,8 persen atas saham pabrik alumunium terbesar Asia Tenggara itu. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara eksplisit mengizinkan pemda ikut serta.

"Setelah selesai semua proses akuisisi, kepemilikan clear, saya pernah diberi tahu presiden, bisa dipikirkan soal permintaan daerah," ujarnya selepas rapat Inalum di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/10).

Cuma dia menegaskan bahwa hak saham pemda tidak diberikan secara cuma-cuma. Jumlahnya pun tidak bisa mencapai 50 persen lebih.

"Saya tidak punya kapasitas menentukan berapa persen pemda, itu pemerintah mempertimbangkan. Soal permintaan 50 persen, kalau keinginan saja kan boleh, tapi harus (didapat) secara bisnis," kata Hidayat.

Salah satu hambatan rencana pemda adalah banyaknya pihak mengatasnamakan Sumut, yang hendak memperoleh saham Inalum. Hidayat menyatakan setidaknya ada 4 pihak, termasuk BPD Sumut, Konsorsium Sumut, serta Kelompok Pemda.

"Kita ingin undang pemdanya, dulu ada 4 kelompok tuh nanti kita tertibkan. Pemda harus satu," tegasnya.

Seluruh saham Inalum sesuai kontrak jadi milik Indonesia mulai 1 November 2013. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan harga aset Inalum yang harus dibayar pemerintah hanya USD 390 juta. Sedangkan konsorsium Jepang sebagai pemilik lama menaksir nilainya sudah mencapai USD 650 juta dengan metode revaluasi.

Alhasil, sembari mengurus perpindahan secara administratif, dua pihak maju ke Badan Arbitrase internasional buat menentukan harga yang pas. Dalam proses transisi itu, Kementerian Keuangan akan menjadi pengawas manajemen Inalum. Proses produksi dan ekspor alumunium dijamin tetap berjalan biasa.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapan Pemilu 2024? Berikut Jadwal dan Tahapannya
Kapan Pemilu 2024? Berikut Jadwal dan Tahapannya

Kapan pemilu 2024? Berikut jadwal selengkapnya.

Baca Selengkapnya
Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya
Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gara-gara Bawa Emas Banyak, Sultan Arab Saat Pulang Kampung Kena Bea Cukai Rp360 Juta 'Wajar itu Sudah Peraturan'
Gara-gara Bawa Emas Banyak, Sultan Arab Saat Pulang Kampung Kena Bea Cukai Rp360 Juta 'Wajar itu Sudah Peraturan'

Kedatangannya di Tanah Air, membuat Risma harus membayar sejumlah uang bea cukai yang totalnya sampai Rp360 juta. Ternyata ini yang dibawa.

Baca Selengkapnya
Ingin Cepat Kaya? Ini Pilihan Investasi Jangka Pendek Potensi Banyak Cuan
Ingin Cepat Kaya? Ini Pilihan Investasi Jangka Pendek Potensi Banyak Cuan

Selain berisiko rendah, investasi jangan pendek juga dapat menghasilkan untung dalam waktu yang singkat.

Baca Selengkapnya
Pemilu Satu Putaran Dinilai Berdampak Baik ke Investasi, Ini Alasannya
Pemilu Satu Putaran Dinilai Berdampak Baik ke Investasi, Ini Alasannya

Pemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

Baca Selengkapnya
Syarat Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Kategori Pemilih
Syarat Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Kategori Pemilih

Syarat menjadi pemilih dalam Pemilu penting diketahui setiap warga negara Indonesia.

Baca Selengkapnya
Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya
Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya

Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya