Pemda disebut lamban membantu peningkatan ketersediaan lahan

Merdeka.com - Kementerian Pertanian mengeluhkan minimnya ketersediaan lahan untuk pembukaan sawah baru di berbagai daerah. Masalah ini mempengaruhi proses produksi dan besaran pasokan beras yang bisa dipenuhi oleh petani dalam negeri.

"Kepemilikan lahan masih kurang ya. Memang masih belum banyak pembukaan lahan untuk sawah. Ini juga masalah dalam proses pemenuhan pasokan beras," ujar Direktur Jenderal Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian, Yusni Emilia, saat ditemui di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/2).

Yusni mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah program sebagai solusi keterbatasan lahan. Tujuan akhirnya tentunya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri sehingga ketergantungan impor beras asing dapat diatasi.

"Beberapa program telah kami lakukan untuk tetap meningkatkan produksi. Misalnya, upaya tanam serentak dan penyediaan sarana produksi untuk petani," jelasnya.

Sementara itu, anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori mengatakan lambannya penerapan beberapa aturan terkait tata ruang di daerah menjadi salah satu kendala tersendiri terhadap persoalan tersebut.

"Dari sedikit undang-undang terkait petani dan juga tata ruang belum semua dijadikan perda (Peraturan Daerah) oleh pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, Perda menyangkut tata ruang sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan lahan bagi para petani. Sehingga, persoalan lahan tidak lagi menghambat peningkatan produksi beras yang berpengaruh langsung terhadap pasokan beras.

"Kalau ditetapkan, mana wilayah pertanian, perumahan, industri ini kan akan sangat membantu. Dari 500an Pemda baru segelintir yang melakukan itu," terangnya.

Sebelumnya, sejak 2010, sekitar 100.000 hektar (ha) lahan pertanian hilang per tahunnya. Kondisi ini tentu saja membuat lahan pertanian semakin minim. Dampaknya, komoditas strategis yang dikelola dalam negeri juga tidak bisa terpenuhi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menuturkan, otonomi daerah bersifat mendukung pemerintah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan alih-alih PAD, maka pemerintah daerah menyerahkan lahan pertanian yang potensial, untuk 'dijual' ke investor dan diubah menjadi sektor industri serta properti.