Pembatasan BBM tak ganggu kinerja nelayan kecil

Merdeka.com - Pemerintah telah mencabut kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan sebesar 20 persen per tanggal 2 September 2014 kemarin. Namun, rupanya kebijakan tersebut belum membawa dampak yang signifikan bagi nelayan kecil di sejumlah daerah.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Yusuf Solihin, melihat empat bulan terakhir ini kondisi cuaca sedang tidak mendukung nelayan untuk melaut.

"Nah untuk 4 bulan terakhir ini sedang terjadi angin barat. Justru intensitas nelayan melaut berkurang," tutur di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Menurutnya, tanpa pembatasan pun, dengan kondisi terkini maka kuota BBM subsidi untuk para nelayan tidak akan terlewati. "600.000 kilo liter (jatah nelayan hingga akhir tahun) sebetulnya cukup. Cuma Pertamina masih takut saja," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Hulu Hilir (BPH) Migas telah mencabut kebijakan pengurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 20 persen bagi nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT. Kebijakan tersebut dicabut per tanggal 2 September 2014.

Dengan dicabutnya kebijakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengharapkan para nelayan sudah dapat melaut dengan normal kembali.

"Hasil koordinasi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bersama pemangku kepentingan dihasilkan lima kesepakatan sampai akhir tahun ini antara lain, normalisasi pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan," jelas Sharif.

Kemudian, lanjut Sharif, kesepakatan kedua yakni alokasi BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan mencapai 702.540 kilo liter.

"Rinciannya sebesar 670.000 kilo liter yang dipasok PT Pertamina, PT AKR sebesar 31.379 kilo liter, dan PT SPN sebesar 1.160 kilo liter," jelas Sharif.