Merdeka.com - Pemerintah menyatakan rencana pengembangan sektor maritim milik Presiden Joko Widodo terganjal masalah infrastruktur. Maka dari itu, dibutuhkan infrastruktur maritim mumpuni guna mengoptimalkan sumber daya kelautan di Tanah Air.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai potensi dan kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai USD 171 miliar per tahun.

Nilai potensi tersebut meliputi perikanan USD 32 miliar, wilayah pesisir USD 56 miliar, bioteknologi USD 40 miliar, wisata bahari USD 2 miliar, minyak bumi USD 21 miliar dan transportasi laut USD 20 miliar.

"Dengan besarnya potensi tersebut, sudah sepatutnya Indonesia membutuhkan infrastruktur maritim yang mumpuni. Sebab, melalui penguatan infrastruktur maritim, wilayah pantai di seantero Nusantara dapat terhubungkan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (25/10).

Pihaknya, lanjut Sjarief, telah menjalankan program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) tahap pertama di Kawasan Timur Indonesia yakni koridor Sulawesi-Jawa.

Dia juga mengemukakan, guna melancarkan proses pembangunan sistem logistik ikan nasional, KKP memperkuat sarana pelabuhan perikanan di daerah.

Tercatat, di seluruh Indonesia telah dibangun 816 unit Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas 6 Pelabuhan Perikanan Samudera, 14 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 45 Pelabuhan Perikanan Pantai, 749 Pangkalan Pendaratan Ikandan 2 pelabuhan perikanan swasta.

"SLIN menjadi solusi guna meningkatkan konektivitas nasional berbasis maritim, dalam menunjang pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan," kata Sjarief.