Pemangkasan Birokrasi Jadi PR Pemerintah Selama 40 Tahun
Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan permasalahan birokrasi dan regulasi telah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) selama 40 tahun terakhir ini. Saat ini hal itu menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kurangi birokrasi dan cara presiden menyampaikan cukup drastis, hapus saja eselon 3 dan 4 pangkas birokrasi," kata dia, dalam sebuah acara diskusi di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/12).
Dia menjelaskan, pemangkasan birokrasi telah digaungkan sejak tahun 80-an. Namun rupanya hal itu masih tetap menjadi permasalahan hingga saat ini.
"Pemangkasan regulasi birokrasi sesungguhnya ini adalah pekerjaan rumah yang berkelanjutan di Indonesia dari sejak tahun 80-an dengan sebutan deregulasi dan debirokrasi. Ternyata melaksanakan hampir 40 tahun kemudian tetap sama kita masih harus pangkas birokrasi, kita masih harus pangkas regulasi," ujarnya.
Sejalan dengan Pemangkasan Regulasi
Oleh karena itu, dalam proses pemangkasan birokrasi ini menurutnya harus ada keseragaman pemahaman dari semua pihak yang terlibat. "Pemangkasan birokrasi dan ini menjadi pekerjaan rumah seluruh unit birokrasi ini membutuhkan pemahaman yang sama," ujarnya.
Selain itu, dia membeberkan kaitan pemangkasan birokrasi dengan pemangkasan regulasi harus berjalan seiring karena keduanya saling berkaitan. Ketika dilakukan pemangkasan, maka harus dibuat satu regulasi baru yang bertujuan memangkas.
Jika regulasi tersebut tidak tepat sasaran, yang terjadi bukanlah pemangkasan melainkan menambah hal baru yang perlu dipangkas.
"Nah ini tantangannya, benar tidak regulasi baru itu adalah regulasi yang memangkas regulasi yang lama itu? Jadi kalau ada regulasi baru tidak mangkas regulasi-regulasi yang lama malah nambah-nambahin item kayaknya PR kita malah nambah panjang," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya