Merdeka.com - Program Kartu Prakerja bakal direalisasikan pemerintah pada April 2020 mendatang. Pemerintah diingatkan pentingnya melakukan ujicoba sebelum program tersebut diterapkan secara nasional.

"Trial dulu sistemnya, jalan apa tidak di satu daerah, betul tidak bisa jalan," kata Ekonom Chatib Basri dalam Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020 bertajuk Kartu Prakerja Sebagai Upaya Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Selain melakukan ujicoba atau pilot projects, Chatib menekankan program pelatihan kerja juga harus menjamin tenaga terlatih diserap perusahaan. Sebab, program ini akan percuma jika perusahaan tidak mau menyerap tenaga kerja dari program Kartu Prakerja.

Tetapi dia mengingatkan, jangan sampai perusahaan menerima tenaga kerja program pemerintah karena terpaksa. Dia khawatir pekerja yang terpaksa akan bernasib sama dengan pelajar yang magang di perusahaan.

"Kalau yang magang sekolah itu kan biasanya cuma disuruh photo copy dan bikin kopi," kata Chatib.

Maka dari itu, program pelatihan yang dibuat harus disesuaikan dan menjamin penyerapan tenaga kerja. Sehingga Kartu Prakerja tak cuma mengeluarkan sertifikat pelatihan saja. "Makanya coba dulu di pilot projects," kata dia.

Evaluasi Dilakukan Usai Program Berjalan 2 Bulan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja edisi perdana akan dilakukan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Selama 2 bulan pelaksanaan, program ini bakal dievaluasi.

Jika berhasil dan sesuai dengan target, program yang memakan biaya Rp 10 triliun ini bakal diterapkan di beberapa wilayah lainnya. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya.

"Kita awali Jabodetabek, lalu kita akan dapat feedback dan masif ke daerah lain," kata dia.