Pelatihan Online Ini Bisa Didapat Pelaku UMKM di E-Learning

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah meluncurkan program pelatihan daring atau e-learning untuk koperasi dan UKM agar dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka di tengah pandemi Virus Corona.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pelatihan online itu diisi dengan pengantar dari tutor dan motivator yang kompeten dengan berkonsep one stop service. Selain itu, pelatihan ini dilengkapi dengan quiz sebagai indeks pengujian akhir, sebagai prosedur untuk mendapatkan sertifikat digital yang dapat digunakan pada fasilitas lanjutan di Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk tahap pertama pelatihan online, materi yang akan diberikan kepada KUMKM meliputi kewirausahaan, kejuruan (vocational) dan standarisasi. Antara lain, pembuatan alat pelindung diri (APD) dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

"Kami mempersiapkan pelatihan kewirausahaan, manajemen koperasi, kejuruan (vocational) dan standarisasi secara online di masa pandemi Covid-19," kata Teten melalui keterangan resminya, Kamis (30/4).

Kemudian, pelatihan pemasaran berbasis e-Learning, pelatihan kompetensi berbasis e-Learning, peluang menjadi wirausaha di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hingga pelatihan penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital (Lamikro).

"Setelah pelatihan, akan ditindaklanjuti dengan mencoba menghubungkan dengan akses pasar. Tentunya dengan mekanisme yang sudah ditentukan," imbuh dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan gagasan pelatihan online ini bukan hanya dalam rangka merespon situasi Covid-19, namun sudah menjadi tupoksi kementerian untuk mengadakan pelatihan secara rutin dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, peserta pelatihan online ini tidak hanya menyasar daerah yang masuk dalam daftar zona merah, namun bersifat menyeluruh, asalkan memenuhi syarat utama, yakni memiliki usaha.

"Tentu yang di zona merah nanti bisa kita prioritaskan. Tapi untuk saat ini kita tidak melakukan penggolongan prioritas terlebih dahulu," papar Arif.