Follow
Pelanggaran aturan short selling, OJK minta BEI tegas
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bursa Efek Indonesia tegas terhadap pelanggaran peraturan Short Selling. Ini agar kredibilitas pasar modal Indonesia meningkat.
"Sehingga akan dipercaya oleh investor. Untuk itu perlu enforcement yang baik," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8).
Berdasarkan data OJK, setidaknya ada 13 perusahaan sekuritas yang melanggar aturan short selling.
Muliaman juga meminta BEI meningkatkan infrastruktur sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran. Dan tentunya terus melakukan pengawasan untuk setiap transaksi yang dilakukan.
"Saya pikir itu adalah prinsipnya dan akan terus mengarah ke situ," tutupnya.
Untuk diketahui, PT Bursa Efek Indonesia menyatakan tengah menyelidiki pelanggaran peraturan Short Selling yang dilakukan enam emiten.
Direktur Utama BEI Tito Sulistio pun mengancam akan menghentikan kegiatan perdagangan efek pelanggar short selling.
"Kalau ada diantara anggota bursa, kami akan stop kegiatan perdagangan mereka," tegasnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
OJK Terbitkan Aturan Baru Terkait Pelaporan Kepemilikan Saham
OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca Selengkapnya
OJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Data Terbaru: 7 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus OJK
Ogi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
OJK Rilis Aturan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Industri Beri Tanggapan Begini
Adanya ruang untuk inovasi ini dapat membuka akses ke pasar baru, dimana hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca Selengkapnya
OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya
Peluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca Selengkapnya