Merdeka.com - Kementerian Koordinator Perekonomian akan merampungkan Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Minggu ini. Dalam draf tersebut, pemerintah mengatur pekerja kontrak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

"Antara lain dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono, di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0, menimbulkan jenis pekerjaan baru (ekonomi digital) yang bersifat tidak tetap. Pekerja Kontrak pada jenis pekerjaan ini tetap harus diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

"Untuk pekerja alih daya (outsourcing), baik yang bekerja sebagai pekerja kontrak maupun pekerja tetap, diberikan hak dan perlindungan yang sama. Antara lain dalam hal upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja."

Dalam kluster ketenagakerjaan, pemerintah juga menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. JKP memberikan manfaat berupa Cash Benefit, Vocational Training, dan Job Placement Access.

Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm).

Omnibus Law Genjot Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Susiwijono mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak hanya menyangkut investasi tetapi banyak hal seperti tenaga kerja. Melalui aturan tersebut, pemerintah ingin mendorong investasi dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

"Kondisi saat ini jumlah pengangguran, sekarang ini masih ada pengangguran 7,5 juta orang. Tambahan Angkatan kerja baru 2 jutaan orang. Artinya sekitar 9 juta orang perlu lapangan kerja setiap tahun," jelasnya.

Dia melanjutkan, pengaturan investasi melalui Omnibus Law dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400.000 pekerja.

"Target pertumbuhan untuk 5 tahun kan 6 persen itu untuk menampung 9 juta orang yang butuh pekerjaan tadi. Dalam teori sebelumnya, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu akan menyerap 400.000 pekerja," jelasnya.

"Itu sangat konservatif dengan kondisi ekonomi digital sekarang itu mulai diragukan. Jadi masih perlu kita dorong investasi untuk menyelesaikan problem pengangguran tadi. Kita tetap perlu investasi besar," tandasnya.