Pekerja Informal di Jawa Barat Masih Sedikit Tersentuh BPJamsostek

Merdeka.com - Jumlah pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Provinsi Jawa Barat tercatat masih rendah, terutama di sektor informal. Mereka hanya bisa menyerap tiga persen dari jumlah angkatan kerja sekitar 25 juta jiwa.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna syarif menjelaskan bahwa pekerja di sektor informal yang dimaksud seperti petani, peternak, nelayan, pedagang hingga artis dan lain-lain. Beberapa faktor menjadi kendala, di antaranya minim aksesibilitas informasi mengenai layanan BPJS Ketenagakerjaan.

"Peserta (BPJamsostek) untuk sektor informal di Jawa Barat masih sedikit sekali. Dari total angkatan kerja 25 juta orang, yang baru menjadi peserta 340 ribu orang," kata dia saat ditemui usai mengisi acara di Kota Bandung, Selasa (25/2).

Catatan serapan pekerja di sektor formal pun dia akui belum maksimal. Dari sekitar 10,8 juta pekerja formal, BPJamsostek baru bisa menyerap sebanyak 42 persen. Kebanyakan para pekerja di sektor informal dan formal belum memahami manfaat yang bisa didapatkan jika menjadi peserta BPJamsostek.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pejabat BPJamsostek di Jawa Barat. Dia meminta untuk mengedukasi serta menyosialisasikan manfaat layanan kepada masyarakat secara lebih masif. Caranya, bisa bekerjasama dengan pemerintah Provinsi atau Kota dan Kabupaten.

Para pekerja sebetulnya bisa mendapatkan kepesertaan dengan cara mandiri. Terlebih, pemerintah resmi meningkatkan manfaat program JKK dan JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada akhir tahun 2019 lalu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Manfaat JKK selama ini bisa mengklaim perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

Manfaat itu bertambah setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, antara lain berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100 persen untuk 12 bulan dari sebelumnya hanya 6 bulan. Setelah 12 bulan, seterusnya peserta akan mendapatkan pengganti upah sebesar 50 persen hingga sembuh.

Biaya transportasi bagi peserta yang mengalami JKK juga meningkat yaitu untuk angkutan darat dari Rp1 juta menjadi maksimal Rp5 juta, angkutan laut dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan angkutan udara menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta.

Peningkatan manfaat lainnya yang juga sangat signifikan adalah bantuan beasiswa. Jika sebelumnya bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, kini menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta untuk maksimal dua orang anak sejak masuk taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah. Dengan begitu kenaikan manfaat beasiswa tersebut mencapai 1350% jika dibandingkan dengan sebelumnya yang diharapkan pendidikan anak peserta dapat lebih terjamin.

Program JKK

Pada program JKK pemerintah juga menambahkan manfaat berupa perawatan di rumah atau home care sebesar maksimal Rp20 juta untuk maksimal 1 tahun per kasus. Manfaat ini diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Selain itu BPJamsostek juga menanggung biaya pemeriksaan diagnostik, yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar pengobatan dapat dilakukan hingga tuntas.

Program JKM juga mendapatkan peningkatan manfaat yang cukup signifikan. Selama ini manfaat program JKM yang diterima ahli waris terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan, bantuan biaya pemakaman dan beasiswa untuk satu orang anak dengan total manfaat sebesar Rp 24 juta. Namun, dengan disahkannya peraturan ini total manfaat santunan JKM meningkat sebesar 75 persen menjadi Rp 42 juta. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian pemerintah untuk membantu meringankan beban pekerja atau keluarganya yang ditinggalkan.

Adapun perincian santunan kematian program JKM naik dari Rp16,2 juta menjadi Rp20 juta, santunan berkala meninggal dunia dari Rp6 juta untuk 24 bulan menjadi Rp12 juta, dan biaya pemakaman naik dari Rp3 juta menjadi Rp10 juta. Program JKM juga memberikan bantuan beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat program JKK, yaitu maksimal mencapai Rp174 juta untuk dua orang anak.

Di sisi lain, ada kebiasaan para pekerja yang kerap dilakukan ketika mendapat pemutusan kerja. "Kebanyakan ngambil (dana) usia kepesertaan baru 4 tahun. Padahal usia mereka rata-rata 25 tahun," katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Jawa Barat M Yamin Pahlevi menargetkan kepesertaan BPJamsostek tahun ini meningkat hingga 5 juta peserta dari sebelumnya 4,4 juta peserta. "Target iuran kepesertaan di tahun ini bisa mencapai Rp13 triliun dari angka sebelumnya Rp10,9 triliun," ucap dia.