Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pekan depan, Dahlan dipanggil jelaskan inefisiensi Rp 37 triliun

Pekan depan, Dahlan dipanggil jelaskan inefisiensi Rp 37 triliun keterangan Dahlan Iskan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Perseteruan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan DPR makin panas. Tidak hanya terkait pemerasan terhadap BUMN saja. DPR kembali membidik persoalan utama dengan Dahlan.

Yakni terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan terjadinya inefisiensi dalam tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN) semasa kepemimpinan Dahlan.

Ketua panitia kerja hulu listrik Komisi VII DPR Effendi Simbolon akan segera memanggil Dahlan untuk menjelaskan mengenai inefisiensi dalam tubuh PLN berdasar audit laporan keuangan tahun 2009-2010.

Dahlan akan dipanggil untuk ketiga kalinya setelah dua panggilan sebelumnya, Dahlan tidak hadir. Pemanggilan dilakukan terkait inefisiensi PLN berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Nanti pada 13 November 2012. Kami ingin memverifikasi kepada pihak-pihak yang ada di dalam audit BPK," kata Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon saat dihubungi wartawan, Rabu (7/11).

Tidak hanya Dahlan, DPR juga berencana memanggil pihak lain yang terkait laporan BPK. Seperti Menteri ESDM Jero Wajik, Kepala BP Migas Raden Priyono, Dirut Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso, Dirut PLN Nur Pamudji, dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Karena pihak yang diundang cukup banyak, panja mengubah forum menjadi rapat kerja komisi VII. Alasannya, jika rapat panja jumlahnya terbatas hanya 30 orang.

"Jadi teman-teman yang di luar keanggotaan panja turut serta, ikut memverifikasi langsung kepada Pak Dahlan. Maka sifatnya raker dengan Komisi VII mengenai hasil audit BPK adanya kerugian negara di PT PLN," katanya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya