Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pegawai banyak ditangkap KPK, reformasi pajak tak berjalan baik

Pegawai banyak ditangkap KPK, reformasi pajak tak berjalan baik dirjen pajak dan pimpinan kpk. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Rabu (15/5) kembali menangkap dua orang pegawai pajak yang menerima suap dari wajib pajak. Mereka ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus suap menyuap dan korupsi dalam tubuh Direktorat Jendral Pajak sudah bukan hal baru. Sebelum ini juga sudah terdapat kasus serupa, sebut saja yang terkenal seperti Gayus Tambunan atau Dhana Widyatmika.

Modus para pelaku menyimpang ini hampir sama yakni menerima suap dari wajib pajak untuk selanjutnya pegawai tersebut dapat mengurangi beban pajak wajib pajak. Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany mengaku geram dengan tindakan para pegawainya.

"Di pajak ada belasan atau puluhan (pegawai) yang masih nakal, kita akan pantau terus. Mereka harus dipecat, kalau tidak dipecat mereka tidak berubah," ujarnya.

Apa sebetulnya yang membuat praktik penyelewengan oleh pegawai pajak masih terjadi?

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi XI Arif Budimanta melihat masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di tubuh Ditjen Pajak merupakan persoalan sistemik. Untuk memperbaikinya maka diperlukan suatu terobosan.

Menurutnya, dalam melihat pemecahan persoalan ini, harus berpikir jangka panjang. Langkah perbaikan harus dimulai dari akar yakni pada proses penerimaan pegawai.

"Ini kita membicarakan masalah yang sudah sistemik dan perlu pembenahan," jelasnya pada merdeka.com di Jakarta, Rabu (15/5).

Cara lain yang dapat ditempuh ialah melakukan perubahan atau konsolidasi struktur dalam tubuh DJP. Para pegawai khususnya pejabat di tubuh DJP perlu dilakukan uji kelaikan dan kepatutan untuk melihat integritasnya.

"Uji fit and proper ini harus dilakukan oleh pihak di luar DJP. Bisa dari Kementerian Keuangan atau pihak lain," tuturnya.

Arif menilai reformasi birokrasi di tubuh DJP belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih perlu perbaikan pasca masih ditemukannya sejumlah kasus ini. "Selain itu sistem whistle blower yang diterapkan DJP untuk good governance berjalan baik," katanya.

Sementara pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Gunadi, menilai oknum nakal pasti akan selalu ada di setiap sendi kehidupan. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tambahan uang.Jika memang penghasilan menjadi indikator, maka sebenarnya berapa penghasilan yang diterima oleh pegawai pajak?

Dari data yang berhasil dihimpun terlihat pendapatan pegawai di Ditjen Pajak mencapai Rp 4 juta sampai Rp 53 juta per bulan. Gaji pokok pegawai pajak per golongan ialah golongan I Rp 1 juta sampai Rp 2 juta, golongan II Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta, golongan III Rp 2 juta sampai Rp 3,5 juta dan golongan IV Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta. Sementara tunjangan untuk pegawai pajak mulai dari Rp 1,3 juta sampai Rp 46,95 juta tergantung dari golongan.

Pendapatan pegawai pajak ini jauh lebih tinggi dibandingkan Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang hanya sebesar Rp 2,8 juta sampai Rp 24 juta per bulan. Sementara untuk tunjangan hanya Rp 1,5 juta sampai Rp 19 juta.

Tingginya pendapatan yang diterima oleh pegawai pajak karena Kemenkeu dinilai telah berhasil menerapkan reformasi birokrasi sehingga mendapat remunerasi. Sebelum mendapat remunerasi, pendapatan pegawai pajak sama seperti pegawai K/L lainnya.

Gunadi menyatakan meski pendapatan pegawai pajak sudah tinggi namun bukan jaminan pelanggaran akan menghilang. Pasalnya, banyak faktor yang melatarbelakangi pelanggaran salah satunya sifat. Sifat seseorang tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak semua orang jujur ataupun sebaliknya.

(mdk/bmo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

KPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan

Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya