Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah guna mencegah penyebaran virus corona (covid-19). Salah satu cara yang dianjurkan ialah dengan menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di seluruh sektor, terutama yang berkaitan dengan produksi dan industri.

"Ada yang bisa, ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau yang bisa mungkin yang sifatnya lebih ke administrasi ya. Kalau produksinya kan nggak mungkin, alat-alatnya di industrinya," ujar Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Tutum Rahanta kepada Liputan.com pada senin (16/3).

Tutum menambahkan, seperti pekerjaan menjaga toko, tentu tidak dapat dilakukan dari rumah. Menurutnya, hal yang saat ini perlu dilakukan adalah menjaga kontak fisik saat beraktivitas di luar ruangan.

"Se-maksimal mungkin kita menjaga kontak fisik. Itu yang terpenting. Menjaga produk sosial, pertemuan-pertemuan dibatasi," jelasnya.

Dia mengakui, kebijakan bekerja dari rumah turun mempengaruhi pelaku usaha ritel di pusat perbelanjaan. Tak hanya itu, pekerja sektor informal juga dipastikan merasakan dampak kurangnya aktivitas warga di luar rumah.

"Saya kira hampir semua terdampak. Baik kita yang sebagai pelaku usaha ritel yang di pusat-pusat belanja, baik di industri, hampir semualah. Baik pekerja informal-pun kena," sebut Tutum.

Tutum menegaskan bahwa dampak dari kebijakan kerja dari rumah ini adalah kepada sektor atau pelaku yang memiliki kepentingan bisnis dengan keramaian. Sedangkan untuk sektor informal, Tutum mencontohkan transportasi daring dan penjual gorengan yang akan mengalami dampak dengan diberlakukannya kerja dari rumah secara merata.

Dampak Stimulus Fiskal

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai paket stimulus II yang baru dikeluarkan pemerintah tidak efektif mempertahankan ekonomi di tengah wabah virus corona. Oleh karena itu, dia juga mengusulkan agar pemerintah tidak buru-buru melakukan lockdown.

Tidak efektif, ada beberapa catatan soal itu, yakni terkait dengan PPh 21 yang hanya diberikan ke sektor industri manufaktur selama 6 bulan. Padahal tidak hanya industri yang terkena dampak corona tapi juga sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, logistik, hingga pertanian, kata Bhima dalam jawaban tertulisnya kepada Liputan6.com, Senin (16/3).

Dia kemudian mempertanyakan alasan pemerintah hanya memberikan stimulus untuk pekerja industri saja. Menurut Bhima, sebaiknya pemerintah merevisi lagi bonus PPh 21 itu, dan diberikan ke semua sektor terdampak, meskipun hanya berlaku 3 bulan, itu jauh lebih efektif, ujarnya.

Kemudahan mengenai insentif pajak-bea masuk impor. Dia menilai hal ini cukup menimbulkan problematik, ketika pasokan bahan baku impornya terganggu corona, seharusnya pemerintah mendorong substitusi bahan baku domestik, yang didorong itu produsen domestiknya bukan bahan baku impor dipermudah.

Dia menyarankan agar Jakarta tidak terburu buru lockdown. Dampak ke ekonomi bisa berbahaya, karena arus barang yang masuk terganggu. Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah. Sementara Jakarta menyumbang 20 persen total inflasi nasional. Jika barang susah masuk, terjadi kelangkaan pastinya inflasi nasional akan tembus di atas 4 persen - 6 persen. "Yang rugi adalah masyarakat sendiri."

Reporter: Pipit

Sumber: Liputan.com