Partai baru dan oposisi janji nasionalisasi aset dan swasembada
Merdeka.com - Pimpinan dan elit partai politik bertemu kalangan usaha membahas visi soal perekonomian selepas 2014. Dalam Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, Rabu (27/11), masing-masing pimpinan parpol saling beradu memberikan gagasan untuk perekonomian nasional.
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Demokrat berjanji melanjutkan stabilisasi perekonomian. Sedangkan visi yang berbeda ditawarkan oleh partai baru, seperti Nasional Demokrat (Nasdem) atau partai oposisi di parlemen semisal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Sekretaris Jenderal Gerindra Fadli Zon menyindir kinerja pemerintahan yang didominasi elit Partai Demokrat. Gerindra memandang partai penguasa telah gagal mengupayakan kemandirian ekonomi. Bahkan terlalu didikte asing.
Karena itu, program partai yang didirikan Prabowo Subianto itu akan fokus supaya dalam daya tawar Indonesia, di lembaga seperti WTO, semakin besar. Kebijakan perdagangan juga akan dibikin lebih melindungi pelaku usaha lokal.
Nasionalisasi aset tambang maupun optimalisasi BUMN juga menjadi program utama Gerindra berhasil menjadi partai penguasa di 2014. "Kita selama ini hanya jadi pasar bagi asing, seharusnya kita lebih protektif dan kembali ke national interest. Jadi intinya kembali pada pasal 33 UUD 1945," kata Fadli.
Elit Nasdem Enggartiasto Lukita menyoroti kegemaran kabinet SBY mengimpor kebutuhan pokok, khususnya migas dan pangan. Hal ini membuat neraca perdagangan defisit.
Berangkat dari kondisi itu, partai baru ini berencana meningkatkan swasembada di banyak sektor. Tapi, supaya pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan pengusaha dalam negeri, wajib ada kepastian hukum.
"Masalah kepastian hukum dalam berbagai peraturan ini jangan hanya wacana," tuturnya.
Pemain baru lainnya, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili Yusuf Kartanegara turut menyuarakan perlunya nasionalisasi aset ekonomi penting. Khususnya yang terkait sumber daya alam sesuai amanat UUD 1945.
"Pasca 2002, sumber daya ekonomi kita lebih banyak dikuasai asing. Kita wajib berlakukan kembali UUD 1959, itu jawabannya dengan kepastian hukum," tandasnya.
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sejak 2004 menjadi oposisi mengaku siap menawarkan APBN bayangan untuk tahun depan.
Diwakili Tjahjo Kumolo, partai berlambang banteng ini menitikberatkan penggunaan anggaran negara untuk sektor riil. Harapannya, bisa menciptakan swasembada pangan, mengurangi impor, dan memangkas kemiskinan.
"Perluasan lapangan kerja harus diupayakan. Rasionya saat ini masih terlalu kecil. Swasembada pangan yang lebih holistik juga harus diperjuangkan," kata Tjahjo.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaContoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dinas Pariwisata Kaltim Siap Sukseskan Empat Agenda Besar Nasional
Dinpar Kaltim siap menyukseskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam empat agenda besar nasional.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaHasto Sebut Prabowo-Gibran Didukung Kekuatan 30 Persen Penyumbang Perekonomian Nasional
Hasto menyebut Prabowo-Gibran didukung kekuatan besar
Baca SelengkapnyaKemajuan Pembangunan Tak Merata Picu Polarisasi Politik dalam Skala Global
Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi.
Baca SelengkapnyaAnies Tawarkan Perubahan Ekonomi yang Berorientasi kepada Lapangan Pekerjaan Pada Warga Palembang
Lokasi ini merupakan kampanye yang kedelapan sejak dimulainya Kampanye Akbar, pada 21 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnya