Merdeka.com - Penarikan pajak penghasilan (PPh) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar satu persen dinilai efektif. Pasalnya, akan terjadi pemerataan basis wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Pengamat pajak Dani Septriadi mengatakan yang paling penting atas penerapan pajak UKM tersebut adalah semua pihak ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara pengusaha-pengusaha yang lain.

"Sekarang masalah pajak ukm itu bukan masalah efektif atau tidak dampaknya. Tetapi, dari sana akan terjadi pemerataan basis wajib pajak," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (30/6)

Dani menegaskan, penarikan pajak terhadap UKM dapat terbilang efektif karena dapat meningkatkan penerimaan negara secara langsung. Tetapi, tidak hanya itu, penarikan pajak UKM juga menjadi tidak ada batasan antara karyawan biasa dan para pengusaha UKM.

"Yang penting lagi, tidak ada bedanya mereka dengan yang lain. misalnya, karyawan kan kena pajak. Jadi UKM juga harus berkontribusi, dan dapat menghindari free rider," tegas dia.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final 1 persen untuk UMKM dengan penghasilan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Pengenaan pajak tersebut berlaku mulai 1 juli mendatang.