Merdeka.com - Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan membentuk badan penerimaan negara atau Badan Administrasi Perpajakan yang bersifat semi-otonom atas Kementerian Keuangan. Karena lembaga ini bukan sekadar Direktorat Jenderal Pajak yang ganti nama, perlu dana awal cukup besar.

Dalam bayangan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, organisasi baru itu perlu sokongan APBN sebesar 1 persen dari total penerimaan negara. Bila acuannya realisasi penerimaan negara 2013 sebesar RP 1.099 triliun, berarti anggaran Badan Administrasi Perpajakan mencapai Rp 10 triliun.

"Sekarang itu enggak sampai 0,5 persen dari penerimaan pajak, kalau saya melihatnya perlu naik paling enggak jadi 1 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/8).

Dana itu setara dengan anggaran sebuah kementerian. Tapi Fuad melihatnya wajar, lantaran tugas Badan Administrasi Perpajakan nanti amat besar. Anggaran besar itu disebutnya tak akan menambah beban belanja yang akhirnya memperbesar defisit APBN.

"Tidak ada hubungannya lah. Ini cuma nambah separuh dari anggaran kita kemarin. Ini cuma nambah Rp 5 triliun, sementara belanja kita kemarin saja Rp 1.800 triliun. Enggak ada apa-apanya," kata Fuad.

Dengan dana Rp 10 triliun, Badan Administrasi Perpajakan bisa membangun tambahan kantor wilayah di pelbagai provinsi, serta menerapkan sistem remunerasi berbasis produktivitas. 

Tapi, dibanding anggaran yang bertambah besar, Ditjen Pajak menekankan perlunya tambahan kewenangan yang bebas dari aturan standar PNS. Misalnya memecat pegawai berkinerja rendah, serta merekrut pegawai dalam jumlah ideal. Dengan demikian, kinerja penerimaan negara bisa meningkat.

"Sekarang susah ini saya mau tingkatkan penerimaan pajak, saya mau ekstensifikasi, enggak mampu enggak ada orang. Wajib pajak yang ada sekarang aja sekarang kami enggak sanggup. Karena dia PNS, bagian dari pada sistem birokrasi yang sangat kaku. Mau ditambah pegawai susah," kata Fuad.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) telah menetapkan 116 aksi penuntasan bagi kementerian/lembaga 100 hari sisa masa kerja SBY. Salah satu isunya adalah penugasan Kemenkeu buat merumuskan peta jalan sebagai landasan pembentukan Badan Penerimaan Negara.