Ombudsman terima 5.800 aduan, paling banyak keluhkan pemda
Merdeka.com - Sepanjang Januari-Juni 2014, Ombudsman Republik Indonesia menerima 5.800 pengaduan dari masyarakat. Hasilnya, pelayanan pemerintah di daerah paling banyak dikeluhkan publik.
"Kebanyakan masih di sektor pemda," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawadhana di Kementerian Keuangan, Jumat (18/7).
Komplain masyarakat ini melonjak tajam dibandingkan tahun lalu. Sepanjang 2013, Ombudsman menerima lebih dari 4.000 laporan. "Ini setengah tahun pertama sudah 5.000 lebih," kata Danang.
Kepatuhan pada amanat UU Nomor 25/2009, harus jadi perhatian pemerintah baru. Danang optimis, masih banyak ruang bagi birokrasi memperbaiki kinerja satuan kerja di banyak lembaga. Isu itu wajib dibenahi supaya negara ini siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan.
Secara umum, tingkat kepatuhan layanan publik 34 kementerian di pusat terhadap perbaikan layanan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 baru 20 persen. Sedangkan di tingkat badan/lembaga negara baru 27 persen.
Paling parah, kata Danang, adalah pemda, dengan rata-rata kepatuhan hanya 9 persen. "Kita lihat kalau 2015 itu bisa dipatuhi dengan 50 persen, kementerian/lembaga dan pemda, itu sudah sangat bagus," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa
Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri
Baca SelengkapnyaBegini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.
Baca SelengkapnyaRespons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaASN Terjaring OTT Terkait Dugaan 'Serangan Fajar' Pemilu, Ditemukan Amplop Berisi Uang
Pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Karangtengah itu ditangkap di rumahnya.
Baca SelengkapnyaKombes Polisi Tanya Pasukan Cuma 1 Orang yang Menjawab, Diperintah Maju Langsung Dikasih Duit
Aksi seorang komandan polisi langsung memberi uang tunai ke anggota di tengah apel menjadi sorotan.
Baca SelengkapnyaPerempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium
EH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya