Ombudsman desak Dahlan beri peringatan tertulis pada Telkom

Merdeka.com - Lembaga penyelesaian sengketa, Ombudsman Republik Indonesia meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, memberikan peringatan tertulis kepada Direksi PT Telkom atas kelalaiannya tidak membuat payung hukum (aturan) dalam memberikan kepastian hak bagi karyawan ketika memasuki masa pensiun.

Selain itu, Ombudsman memerintahkan PT Telkom membayarkan sisa hak para pensiunan berupa bantuan manfaat pensiun dengan asas uniformula sebagaimana diatur dalam PKB IV, yaitu sebesar 1,7 dikali tunjangan hari tua, dan dikurangi 1,41 dikali tunjangan hari tua, atau sebesar 0,29 dikali tunjangan hari tua tanpa ada persyaratan.

"Dengan ini, maka Menteri Negara BUMN dan Direksi PT Telkom wajib melaksanakan rekomendasi ini dan selanjutnya melaporkan kepada Ombudsman dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi," ujar Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Petrus Beda Peduli dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (25/3).

Rekomendasi Ombudsman ini keluar setelah beberapa kali upaya mediasi antara anggota Forum Komunikasi Pensiunan PT Telkom (FKPT) sejak 2010 silam. Para pensiunan mengeluhkan ketidakjelasan hak atas bantuan peningkatan kesejahteraan berupa manfaat pensiun dengan asas uniformula.

Ombudsman menilai Telkom telah melakukan mal administrasi berupa kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum berupa ketidaktegasan dalam menyikapi proses pembahasan asas uniformula dan penundaan berlarut (undue delay) berupa keterlambatan dan penundaan berlarut dalam melakukan pembayaran atas sisa bantuan manfaat pensiun pegawai.