OJK: Tanpa tiru Malaysia, Indonesia tetap harus merger bank

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan terus mengupayakan merger antar bank, sebagai implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Langkah ini bukan upaya menyaingi Malaysia yang baru saja melakukan merger perbankan terbesar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengakui, proses mendorong peleburan bank di Tanah Air masih jalan di tempat. Tapi, dia optimis rencana itu akan bisa dilakukan menjelang integrasi pasar keuangan ASEAN pada 2020.

"(Konsolidasi) belum ada progress. Konsolidasi masih akan kita dorong baik bank yang besar dan kecil. Bentuknya bisa merger, itu yang bagus supaya terbentuk industri keuangan lebih kompetitif," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/7).

Kalaupun Malaysia sanggup mengupayakan merger skala besar saat ini, OJK merasa tidak perlu panik. Sebab, skala ekonomi dua negara berbeda. "Ya lain lah Malaysia sama Indonesia. Nanti kita lihat. (Perbankan Indonesia) Enggak ketinggalan," tambahnya.

Untuk diketahui, tiga bank Negeri Jiran yakni CIMB Group, RHB Capital, serta Malaysia Building Society sepakat melakoni merger. Alhasil, lahirlah bank baru dengan aset setara Rp 2.300 triliun.

Di sisi lain, Bank Indonesia mendukung setiap upaya mengurangi jumlah bank di Tanah Air. Sesuai rencana kerja API, jumlah bank yang saat ini mencapai 120 unit, hendak disusutkan menjadi 80 unit saja.

Saat ini, penanggung jawab program tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mendengar akan ada revisi atas arsitektur itu, sehingga dia bakal mengupayakan dialog dengan lembaga superbody tersebut.

"Saya memahami OJK ada rencana mengeluarkan revisi arsitektur perbankan dan tentunya dari sisi makroprudential, BI akan menyampaikan pandangannya," kata gubernur BI kemarin.

Akan sangat disayangkan, bila liberalisasi pasar ASEAN justru tidak menguntungkan pelaku perbankan di Indonesia. Agus melihat selepas dihajar krisis ekonomi 1997, para bankir di Tanah Air serius berbenah, dan punya potensi menguasai pasar di kawasan.

"Perbankan Indonesia sejak krisis tahun 1997 itu terus membangun kesiapan dari sektor perbankan. Dan nanti di MEA itu akan bisa membuat bank-bank Indonesia hadir di negara anggota ASEAN," ujarnya.

Beberapa bulan lalu, Kementerian BUMN sebetulnya berniat merealisasikan akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Serikat pekerja BTN sempat menggelar unjuk rasa, ketika mendengar mereka hendak disatukan dengan sesama bank pelat merah itu. Adapun rencana ini tidak disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, keputusan akuisisi bisa mengganggu situasi menjelang pemilihan umum presiden.