Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Korea Financial Services Commission (Korea FSC) dan Korea Financial Supervisory Service (Korea FSS) untuk meningkatkan pertukaran informasi serta kapasitas pengawasan sektor keuangan.

Ketua OJK Muliaman D Hadad mengakui, kerja sama ini sebagai salah satu pintu masuk perluasan kegiatan usaha perbankan Indonesia di Korea Selatan dalam waktu dekat. Apalagi bank asal negara ginseng akan lebih gencar masuk Indonesia.

"Dalam rangka pengawasan secara terkonsolidasi, pengetahuan tentang kinerja kantor cabang atau anak usaha di luar negeri sangat penting untuk mengukur kinerja dan profil risiko institusi perbankan secara utuh," kata Muliaman di Jakarta, Kamis (16/4).

Kerja sama dan kesepakatan ini sebagai salah satu amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di mana terbuka peluang kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain, serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya.

Beberapa poin kerja sama yang hendak dicapai antara lain memastikan pengawasan, memastikan kantor pusat dan induk dari lembaga keuangan melaksanakan kontrol yang cukup dan efektif dan lainnya. Namun, dari poin kerja sama ini yang terpenting adalah mendukung proses perizinan pembangunan bank antar kedua negara.

"Memastikan adanya dukungan terhadap proses pemberian izin lembaga keuangan lintas-batas dari otoritas dan memastikan pengawasan market conduct dapat diimplementasikan dengan tepat," terangnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Gubernur Korea FSS Zhin Woong-Seob di Kantor OJK Gedung Soemitro Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis. Adapun penandatanganan MoU dengan Korea Financial Services Commission telah dilakukan lebih dulu oleh Yim Jong-yong selaku Chairman Korea FSC.