Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sektor jasa keuangan Indonesia masih dalam kondisi stabil dan terjaga. Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan OJK mencatat profil risiko dan permodalan sektor jasa keuangan juga dalam kondisi yang terjaga.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik (OJK), Anto Prabowo mengatakan kondisi ini terlihat dari data Oktober 2020. Di mana, rasio NPL gross tercatat sebesar 3,15 persen (NPL net: 1,03 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 4,7 persen.

"Terjaganya NPL dan NPF banyak ditopang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan," kata Anto dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (26/11).

Sampai 26 Oktober, restrukturisasi kredit yang telah dilakukan mencapai Rp932,4 triliun untuk 7,53 juta debitur perbankan. Terdiri dari restrukturisasi kredit UMKM Rp369,8 triliun untuk 5,84 juta debitur dan non UMKM senilai Rp562,5 triliun untuk 1,69 juta debitur.

Realisasi restrukturisasi pembiayaan hingga 17 November mencapai Rp181,3 triliun untuk 4,87 juta kontrak. Sementara risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) Agustus 2020 sebesar 2,31 persen. Angka ini jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.

Likuiditas dan permodalan perbankan juga berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per 18 November 2020 terpantau pada level 157,57 persen dan 33,77 persen. Data ini kata Anto di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen November dan 10 persen.

Sedangkan permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,74 persen. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 539 persen dan 337 persen.

"Ini jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. Begitupun gearing ratio Perusahaan Pembiayaan yang tercatat sebesar 2,28 persen, jauh di bawah maksimum 10 persen," tuturnya.

OJK mencatat data Oktober menunjukkan kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Data Oktober, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh di level tinggi sebesar 12,12 persen (yoy). Ini didorong pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai 13,79 persen (yoy).

Sementara itu, perbankan mencatatkan kredit baru sebesar Rp130,92 triliun. Namun tingginya pelunasan kredit dan hapus buku oleh perbankan menyebabkan pertumbuhan kredit terkontraksi sebesar -0,47 persen (yoy).

Kontraksi kredit perbankan ini lebih banyak disebabkan menurunnya kredit modal kerja. Ini sebagai dampak masih tertekannya permintaan pada sektor usaha. OJK akan mendorong intermediasi perbankan pada beberapa sektor usaha yang mulai kembali pulih. Antara lain asuransi dan dana pensiun, jasa penunjang perantara keuangan, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Di industri keuangan non-bank, piutang Perusahaan Pembiayaan terkontraksi sebesar -15,7 persen (yoy). Terjadi seiring belum pulihnya pasar kendaraan bermotor. Sebab sektor ekonomi ini yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembiayaan.

Sementara itu, industri asuransi tercatat menghimpun pertambahan premi sebesar Rp26,6 triliun. Terdiri dari asuransi jiwa sebesar Rp18,1 triliun dan asuransi umum dan Reasuransi Rp8,5 triliun.

Sedangkan Fintech P2P Lending Oktober 2020 mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp13,24 triliun atau tumbuh sebesar 18,4 persen (yoy). Hingga 24 November 2020, jumlah penawaran umum yang dilakukan emiten di pasar modal mencapai 149. Total nilai penghimpunan dana mencapai Rp100,1 triliun.

"Dari jumlah penawaran umum tersebut, 44 di antaranya dilakukan oleh emiten baru," sambung Anto.

Dalam pipeline saat ini terdapat 58 emiten yang akan melakukan penawaran umum. Total indikasi penawaran sebesar Rp21,76 triliun.

Optimalkan Kebijakan

Anto mengatakan, OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. Pihaknya berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tak hanya itu, OJK JUga siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, OJK sudah memutuskan untuk memperpanjang masa waktu kebijakan restrukturisasi kredit perbankan hingga Maret 2022.

Kebijakan ini dilengkapi dengan penambahan substansi yang lebih detail terkait penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank dalam penerapan perpanjangan restrukturisasi. Termasuk perlakuan relaksasi dan self assessment penambahan alternatif governance untuk persetujuan restrukturisasi dan tata cara self assessment yang dapat dilakukan Bank per Januari 2021.

"OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan," kata dia.

OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan.