Merdeka.com - Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas soal perencana keuangan. Dengan begitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kesulitan menanggani kasus penipuan investasi yang dialami Ferdy Hasan. Dia merasa tertipu setelah mengikuti saran dari salah satu perencana keuangan atau financial planner ternama.

"Status regulasi perencana keuangan, memang belum diatur oleh kami (OJK). Jadi kasus ini tidak di bawah OJK," ujar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono di Hotel Le Meriden, Jakarta, Selasa (15/4).

Sesungguhnya kehadiran perencana keuangan punya peran strategis dan penting bagi masyarakat sebagai pihak ketiga untuk membantu mengelola rencana keuangan masyarakat.

"Perencana keuangan memang sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan keuangan, ini tak mudah memang butuh kemahiran untuk menyampaikan ke publik dengan cara yg baik," jelas dia.

Di Indonesia, legalitas perencana keuangan hanya bermodal sertifikasi dari perusahaan dan organisasi tertentu. OJK maupun otoritas keuangan lain tidak mengeluarkan legalitas karena belum ada payung hukum soal perencana keuangan.

"Beberapa negara ada yang sudah menerapkan aturan khusus terkait financial planner. Kalau Hong Kong dan Singapura itu mereka memang tunduk ada aturan SRO," papar dia.

Karena belum ada aturan terkait perencana keuangan, OJK meminta masyarakat tetap berhati-hati.

"Risiko investor? Tergantung kan mereka keputusan diambil oleh konsumen," tutupnya.