OJK dituding lembaga pesanan asing
Merdeka.com - Legalitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai dipertanyakan oleh sebagian pihak. Ini lantaran tidak adanya dasar konstitusi bagi berdirinya lembaga ini. Bahkan, terdapat tudingan lembaga ini sejatinya hanya merupakan pesanan asing. Keberadaan OJK, agar pasar keuangan di Indonesia dapat dikuasai kepentingan asing tanpa dapat ditekan oleh campur tangan negara.
"OJK dibentuk untuk memenuhi kepentingan asing dan upaya asing untuk mengatur perekonomian nasional Indonesia melalui tangan-tangan International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia untuk membuka seluas-luasnya pasar keuangan nasional bagi kepentingan dan penguasaan asing," ujar Ekonom Sri Edi Swasono di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (8/10).
Sri Edi mengatakan pembentukan OJK sejatinya tidak memiliki dasar argumen yang kuat. Malahan,Indonesia justru mengambil contoh yang salah dalam membentuk lembaga ini, lantaran meniru rekam jejak lembaga serupa di Inggris, Finansial Services Authority (FSA). "FSA Inggris kemudian dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengatasi krisis keuangan 1998," terang dia.
Selanjutnya, Sri Edi juga mengkritisi sifat independensi yang tersemat dalam tubuh OJK. Menurut dia, tidak ada satupun potret lembaga serupa di negara lain yang berdiri sendiri, lepas dari otoritas bank sentral atau menteri keuangan.
Dia memberikan contoh di Belanda dengan The Netherlands Authority for the Finansial Markets, yang berada di bawah naungan kementerian keuangan. Kemudian di Singapura dengan Monetary Authority of Singapore yang kemudian menjadi semacam bank sentral di sana. "Di Malaysia dikenal Securities Commission Malaysia yang anggotanya ditunjuk oleh Menteri Keuangan," ungkap dia.
Lebih lanjut, Sri-Edi juga mempertanyakan wewenang OJK yang begitu besar mencakup tiga lingkup kekuasaan sekaligus, yaitu legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Menurut dia, hal itu justru berbahaya dan mengancam kedaulatan pemerintahan negara.
"Lebih dari itu, yang paling berbahaya, OJK sekaligus independen dalam tugas dan wewenangnya dan sekaligus bebas dari campur tangan pihak lain, lalu di mana posisi pemerintahan negara," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca SelengkapnyaDian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSalah satunya kondisi suku bunga yang masih di level tinggi, walaupun di proyeksikan tidak akan naik lagi.
Baca SelengkapnyaIni sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaHengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya