NTB sumringah Newmont cabut gugatan arbitrase
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik keputusan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mencabut gugatan di arbitrase Internasional, terkait pelarangan ekspor konsentrat. Pencabutan gugatan, merupakan iktikad baik perusahaan asal Amerika Serikat terhadap pemerintah Indonesia. "Sebelum putusan mencabut pihak perusahaan telah melaporkan kepada Gubernur terkait hal itu," kata Wakil Gubernur NTB Muhamad Amin di Mataram seperti dilansir antara, Minggu (31/8).
Dengan pencabutan gugatan tersebut, semua proses komunikasi yang sebelumnya sempat terhenti ataupun terjalin antara pemerintah Indonesia dan Newmont bisa dilanjutkan kembali, terutama pada titik persoalan kedua belah pihak, khususnya terkait dengan pelarangan ekspor konsentrat. "Oleh karena itu, kami meminta agar ini secepatnya bisa di komunikasikan antara Newmont dan pemerintah."
Dia menegaskan, jika masalah larangan eksport tidak cepat diselesaikan, akan berdampak pada daerah karena akan timbul masalah sosial, ekonomi, dan keamanan. "Banyak ribuan pegawai Newmont yang harus di rumahkan karena tidak beroperasinya perusahaan itu," katanya.
Selain itu, berkurangnya pendapatan pemerintah daerah, seperti tidak adanya penerimaan dividen dan royalti. Pemda berharap, komunikasi pemerintah dengan Newmont bisa kembali dilanjutkan sehingga memiliki efek positif. "Ini bukan tidak hanya bagi pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia, tetapi juga masyarakat, termasuk para pekerja Newmont,"
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung meminta Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba agar secepatnya mengurus renegosiasi Newmont. Renegosiasi kontrak ini dilakukan menyusul disetujuinya pencabutan gugatan arbitrase internasional Newmont atas penerapan UU No 4 Tahun 2009.
"Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba (Sukhyar) akan melanjutkan negosiasinya. Kita berharap segera cepat selesai. Maka Newmont dapat beroperasi kembali. Karyawan dirumahkan bisa kembali bekerja."
Syarat ekspor yang harus diikuti Newmont adalah seperti membayar uang bea keluar ekspor mentah serta akan membangun smelter seperti yang telah diwajibkan pemerintah. "Begitu ceklis semua dan memenuhi semua kriteria, Kementerian ESDM akan memberi rekomendasi ekspor ke Kementerian Perdagangan dan Newmont bisa ekspor. Proses ini secepatnya dan di pemerintahan sekarang," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaPenemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaNicke Widyawati memastikan kesiapan dan ketersediaan pasokan bahan bakar Avtur.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaHal ini merespons isu kenaikan harga minyak kita akibat kurangnya realisasi domestic market obligation (DMO) oleh produsen.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca Selengkapnya