Merdeka.com - Pro-kontra pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih terjadi di dalam negeri. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, mengatakan selama lebih dari lima tahun BATAN tidak pernah berhasil meyakinkan DEN soal penggunaan energi nuklir.

Pasalnya, tersimpan sejumlah permasalahan dalam perencanaannya pembangunan PLTN. "Ada beberapa langkah yang harus diubah, banyak informasi yang diberikan, banyak sumber yang tidak tepat dan salah kaprah soal nuklir, masyarakat harus tahu bahaya nuklir," kata Rinaldy.

Rinaldy Dalimi mengungkapkan selama ini masyarakat terjebak salah kaprah soal anggapan yang menyebut jika Indonesia kaya akan sumber daya uranium. Padahal belum ada bukti yang valid soal ketersediaan bahan baku alam tersebut.

"Saya mendapat data uranium bisa untuk 130 tahun itu tidak benar. Ada dua mantan Menristek mengatakan uranium melimpah karena di laut ada uranium. Keberadaan uranium ini kita belum ada bukti," ujar Rinaldy.

Salah kaprah kedua, lanjutnya, ialah anggapan jika tenaga nuklir merupakan energi yang murah. "Itu tidak benar. Betapa mahalnya teknologi nuklir ini," ujar Rinaldy.

Dia berkaca dari kejadian meledaknya PLTN di Fukushima, Jepang. Akibat kejadian tersebut, standar pembangunan PLTN dibuat tinggi demi keamanan. Otomatis biaya yang dibutuhkan juga besar. Belum lagi biaya perbaikan jika mengalami kejadian seperti yang dialami PLTN Fukushima yang disebut-sebut menghabiskan Rp 600 miliar.

Selain itu, masih banyak lagi pesimisme terhadap kehadiran PLTN ini. Namun, BATAN enggan menyerah. Mereka juga memiliki alasan mengapa Indonesia perlu kehadiran PLTN. Berikut merdeka.com akan merangkum alasannya.

Jokowi setuju, pengembangan PLTN maju

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bakal terus mendorong pemerintah untuk berani membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)."Masalahnya, keputusan untuk go nuklir atau tidak, itu ada di presiden. Sebelumnya sudah pernah disampaikan. Tapi belum ada jawaban. Nanti kalau ketemu lagi akan saya tanyakan," ujar Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto.

Anak bangsa sudah berpengalaman dengan teknologi nuklir

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan Indonesia tak kekurangan ahli tenaga nuklir. Bahkan, sekitar 15 tenaga ahli Indonesia sudah ikut mengoperasikan sejumlah reaktor nuklir dunia.Atas dasar itulah, menurut Nasir, Indonesia sudah siap untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)."Kemampuan sumber daya manusia luar biasa, ini yang dibutuhkan sudah tersedia," ujarnya.

Mayoritas masyarakat ingin ada PLTN

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) klaim jika 72 persen penduduk Indonesia merestui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di dalam negeri. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 2014.Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN Yarianto Budi Susilo menuturkan, jajak pendapat terkait pembangunan PLTN sudah dilakukan sejak 2010."Hasilnya baik 60 persen. Namun turun di tahun 2011 karena ada kecelakaan di Fukushima, Jepang lalu," klaim Yarianto.Hasil jajak pendapat tahun lalu dinilai cukup baik untuk kelangsungan pembangunan PLTN. "Jajak pendapat berlanjut sampai tahun 2014, 72 persen menerima pembangunan PLTN," tambahnya.

PLTN menguntungkan, limbahnya bisa didaur ulang

Batan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengungkapkan keuntungan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Salah satunya, limbah yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bisa didaur ulang sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik berikutnya."PLTN itu menguntungkan. Limbah PLTN saja tidak bisa dijual tetapi bisa dijadikan energi alternatif untuk PLN," ujar Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto.Selain itu, kata Djarot, limbah PLTN juga bisa menghasilkan plutonium, merupakan bahan baku senjata nuklir. Itulah sebabnya banyak negara, salah satunya Rusia, menginginkan limbah nuklir Indonesia."Rusia atau negara lain mau uranium dari mereka dan dikembalikan kesana. Ini ada potensi untuk senjata. Itulah kenapa dunia akan awasi kita," pungkas dia.

Pembangunan PLTN tak perlu tunggu energi lain habis

Kepala Badan Teknologi Nuklir (Batan) Jarot S. Wisnubroto mengatakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak perlu menunggu sumber energi lain habis terlebih dulu. Meskipun, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 memposisikan nuklir sebagai energi alternatif terakhir."Kepentingan energi begitu meningkat pesat maka energi nuklir bisa menjadi pilihan, jadi tidak menunggu semua energi habis," ujar dia di Jakarta.Mahalnya ongkos, menurut Jarot, tak bisa menjadi alasan pemerintah enggan mengembangkan energi nuklir. Sebab, negara semiskin Bangladesh saja mampu membangun PLTN."Itu logika sederhana, memang investasi awal mahal," kata dia.