Newmont resmi bertekuk lutut pada Indonesia
Merdeka.com - Newmont mendatangi Kementerian Koordinator Perekonomian, untuk membicarakan pencabutan gugatan arbitrase Internasional atas penerapan UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Newmont akhirnya bertekuk-lutut pada Indonesia dan berjanji akan mengikuti semua aturan yang berlaku.
Menter Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan, Newmont berubah pikiran tanpa ada paksaan dari pemerintah. Pemerintah akhirnya juga menyetujui pencabutan gugatan karena Newmont berjanji mengikuti aturan RI.
"Kita menyetujui pencabutan gugatan arbitrase Newmont dengan catatan pihak manajemen Newmont Internasional dan Newmont Nusa Tenggara bersedia mengikuti aturan yang ada di RI. Mereka bersedia," kata CT sapaan akrab Chairul Tanjung ketika ditemui usai rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8).
CT mengultimatum Newmont dan semua perusahaan tambang agar hal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dalam rapat kali ini, CT juga sudah menegaskan kepada pihak Newmont taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Kita mengundang Newmont Internasional dari Washington dan Newmont Nusa Tenggara dan menanyakan langsung apakah mereka menyetujui mengikuti semua perundangan Indonesia. Dijawab secara tegas CEO Newmont mereka akan mengikuti undangan dan peraturan yang berlaku saat ini," ungkapnya.
Atas pernyataan CEO Newmont dari Washington tersebut, CT atas nama pemerintah sudah menyetujui pencabutan gugatan arbitrase internasional. "Saya atas nama pemerintah RI langsung menandatangani surat menyetujui pencabutan."
CT menegaskan pencabutan gugatan tersebut, sebagai bukti sikap pemerintah yang tegas dan konsisten terhadap aturan yang berlaku. "Ini akan memberikan kepastian hukum dan kepada investor yang melakukan investasi."
Dia meminta pemerintah akan datang bisa mencontoh sikap pemerintah saat ini. Pemerintah Jokowi-JK mendatang juga diminta agar bisa konsisten dengan aturan yang ada. "Ini harus diketahui pemerintah sekarang dan mendatang kalau kita bisa konsisten terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku."
Dicabutnya gugatan arbitrase Internasional juga membuktikan pemerintah sekarang tidak bisa ditekan pihak manapun. Pemerintah selalu berjalan di atas aturan yang ada yang memberikan keuntungan untuk Indonesia. "Pemerintah tidak bisa ditekan apapun, dan ini untuk menjaga kepentingan nasional," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menguak Situs Batu Megalitik Pasemah, Lanskap Peradaban Sumatra Selatan di Lereng Gunung Dempo
Kepercayaan orang-orang sekitar pun tumbuh dan mengakar kuat di benak mereka jika merusak salah satu peninggalan sejarah tersebut, maka dia akan menerima nasib
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya4 Negara yang Paling Banyak Berminat Investasi di IKN Nusantara
Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini 6 Syarat Pemilih dalam Pemilu 2024 Sesuai Undang-Undang, Ketahui Batas Waktu Memilih di TPS
Berikut enam syarat pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Undang-Undang berlaku.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaBawaslu Petakan TPS Rawan Kecurangan di Seluruh Indonesia
Bawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca Selengkapnya