Merdeka.com - Perseteruan antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia terkait izin ekspor masih berlangsung. Kondisi diperparah dengan diajukannya gugatan arbitrase oleh Newmont terhadap pemerintahan Indonesia.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuturkan pihaknya tidak melihat niat baik dari Newmont lantaran disaat Newmont hendak berbicara membahas permasalahan tersebut, secara bersamaan Newmont mengajukan gugatan.

"Ini biasanya yang dibicarakan masalah ekspopriasi (pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditiimbulkan). Pada saat bersamaan dia (Newmont) mengatakan mau ekspopriasi daripada invesmentnya," ucap Lutfi di Kantornya, Kamis (7/8).

"Jadi saya merasa mereka tidak menunjukkan niat baik. Selama dia melanjutkan proses arbitrase, kami melihat dia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah ini," tandasnya.

Sebelumnya, Newmont menyatakan ingin kembali berunding dengan pemerintah. Namun, itu tak dibarengi dengan pencabutan gugatan atas kebijakan pemerintah terkait ekspor mineral konsentrat di badan arbitrase internasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) di Kantornya. Dia mengaku telah menerima surat terkait itu dari petinggi Newmont.

"Saya terima surat hari ini yang menyatakan Newmont ingin berunding tapi dengan tidak mengesampingkan hak mereka untuk memproses gugatan di arbitrase, itu sama saja bohong. Jadi kalau mau berunding, cabut dulu," katanya.

Dia menambahkan, sebaiknya Newmont balik ke meja perundingan dan mencabut gugatan. Jika tidak, pemilik tambang Batu Hijau di Sumbawa itu akan menderita kerugian.

"Bayangkan, setiap hari, minggu, bulan berapa biaya overhead-nya? Income gak ada tapi keluar biaya terus, kan rugi. Mendingan balik berunding."