Merdeka.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat dilakukan PT Pertamina (Persero) beberapa minggu lalu berdampak cukup signifikan ke sektor Kelautan dan Perikanan.

Sejumlah nelayan kecil di daerah terpencil tidak bisa melaut hampir satu bulan lantaran tidak adanya pasokan BBM bersubsidi.

Sekretaris Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja meminta agar alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan tidak dikurangi.

"Karena 60 persen biaya yang dihabiskan nelayan itu untuk BBM. Kalau mereka tidak dapat memenuhi itu nanti mereka kesulitan menangkap ikan dan menimbulkan kelangkaan penjualan ikan," ujar Sjarief di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8).

Sjarief menuturkan permasalahan yang dihadapi nelayan adalah jalur distribusi yang sulit dijangkau.

"Sekarang yang jadi masalah jalur distribusi dan pemerataan bagi nelayan kecil untuk peroleh akses terhadap BBM tersebut," jelasnya.

Di tempat sama, Direktur Usaha Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menjelaskan pihaknya meminta jatah BBM bersubsidi sebesar 2,7 juta kilo liter. "Kemudian ternyata disetujui 2,2 juta kilo liter termasuk budi daya dan masyarakat pesisir," kata Zaini.

Namun, lantaran belum ada kesepakatan secara tertulis maka alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan berubah lagi.

"Dalam forum rapat tidak ada hitam di atas putih. Kemudian disepakati sampai akhir bulan Desember kuota untuk nelayan masih ada 701.000 kilo liter," paparnya.

Dari perhitungan pihaknya, seharusnya kuota tersebut cukup untuk 4 bulan ke depan yakni hingga akhir tahun 2014.

"Berdasarkan perhitungan kami untuk 4 bulan tidak akan ada nelayan di Indonesia kekurangan pasokan BBM bersubsidi," tegasnya.

"Kalau masih ada nelayan yang kekurangan BBM berarti ada permainan tidak sehat," ucapnya.