Negara rugi Rp 1 T tiap tahun di kawasan perbatasan
Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan negara mengalami kerugian sekitar Rp 1 triliun tiap tahunnya akibat penyeludupan hanya di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi potensi penerimaan jika pemerintah lebih serius mengatur pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kadin, Endang Kesumayadi, mengatakan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk mengatur pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kebutuhan konsumsi itu antara lain seperti gula, gas elpiji, beras, minyak goreng dan lain-lain.
"Jika dikelola dengan baik dari ilegal menjadi legal maka akan menghasilkan pajak impor lebih besar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Selasa (12/3).
Selama ini, lanjutnya, disparitas harga Jawa dan daerah perbatasan sangat jauh berbeda, sehingga kecenderungan barang konsumsi banyak diselundupkan. Harga kebutuhan pokok dari Indonesia tidak dapat terserap dengan baik distribusinya hingga ke kawasan perbatasan.
Saat ini harga gula kristal putih di perbatasan bisa mencapai Rp. 22 ribu per kilo-nya. Sementara harga gas elpiji bisa mencapai Rp. 120 ribu hingga Rp. 200 ribu.
"Jika pelaku usaha daerah bisa dipermudah untuk melakukan impor, dengan demikian akan mampu mengatasi masalah penyelundupan bahan-bahan pokok dari negara tetangga yang harganya bisa lebih murah," tuturnya.
Endang menilai Kemendag, Kementan, dan Kemenko perekonomian masih menghambat kebutuhan konsumsi masyarakat perbatasan. Ketiga Kementerian tersebut perlu legowo menyerahkan regulasi kebutuhan konsumsi masyarakat perbatasan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).
"Pengalaman selama ini ke 3 Kementerian tersebut kurang fleksibel sehingga menimbulkan kesan sulitnya birokrasi dan cenderung saling lempar tanggung jawab untuk melayani kebutuhan konsumsi masyarakat perbatasan," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPecah Rekor, Harga Beras di Bulan Februari 2024 Tertinggi Sepanjang Sejarah
Berdasarkan data BPS, rata-rata kenaikan harga beras mendekati 20 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaGiliran Beras Naik Teriak-teriak, Petani 'Gaji PNS Naik, UMR Naik Kami Diam'
Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaHati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara
Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaFOTO: Harga Beras Melesat Dalam Waktu Sepekan Membuat Penggilingan Padi di Bogor Naikkan Tarif Rp 2000
Kenaikan ini dipengaruhi oleh pasokan gabah dari petani terbatas akibat panen padi di tingkat petani menurun.
Baca Selengkapnya