Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nasib UMKM Masih Samar di RUU Cipta Kerja

Nasib UMKM Masih Samar di RUU Cipta Kerja UMKM. doc/merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sarman Simanjorang menyebut bahwa nasib Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) masih belum jelas diatur dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. RUU tersebut menurutnya, hanya fokus kepada investasi tanpa melibatkan reformasi UMKM.

"Nasib dan masa depan UMKM yang selama ini masih sangat jauh dari harapan. Setelah mendalami draft RUU Cipta Kerja secara cermat disana tidak tersirat secara jelas akan perubahan kebijakan mau dibawa kemana masa depan UMKM," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/4).

Sarman mengatakan, pada konsideran hanya tercantum pengertian UMKM secara umum. Dari 1229 pasal hanya 1 pasal yang mengakomodir kepentingan UMKM yaitu pada pasal (5) yang berbunyi Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM serta perkoperasian.

"Namun dalam batang tubuh selanjutnya sama sekali tidak mengelaborasi secara teknis mengenai pengaturan sebagaimana tertera pada pasal 5 RUU tersebut. Artinya nasib UMKM pada draft UU ini masih samar dan perlu dipertanyakan karena sama sekali tidak punya dampak apa-apa terhadap UMKM," paparnya.

Jangan Abaikan UMKM

Dia berharap, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu mendorong peningkatan investasi ke depan melalui reformasi perizinan yang revolusioner tanpa mengabaikan kepentingan UMKM. Sebab, UMKM memberikan kontribusi 60,34 persen ke PDB Nasional dan menyerap 96 persen angkatan kerja.

"UMKM juga menyumbang 14,17 persen dari total ekspor dan menjadi penggerak ekonomi di akar rumput. Demikian besarnya peran UMKM ini sudah sepantasnya diberikan perhatian khusus akan nasib dan masa depan mereka apalagi pada kondisi seperti sekarang ini," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pakar Nilai Berdasarkan UU, MK Tak Berwenang Tangani Dugaan Pelanggaran TSM Pemilu

Pakar Nilai Berdasarkan UU, MK Tak Berwenang Tangani Dugaan Pelanggaran TSM Pemilu

Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ketahui Asas, Prinsip, dan Tujuan

UU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Tagih Upah Kerja, Petugas Sortir Lipat Surat dan Kotak Suara Datangi KPU Makassar

Tagih Upah Kerja, Petugas Sortir Lipat Surat dan Kotak Suara Datangi KPU Makassar

Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip

Baca Selengkapnya
Sampaikan Surat Terbuka, IALA Minta KPU Jaga Amanah dalam Penyelenggaraan Pemilu

Sampaikan Surat Terbuka, IALA Minta KPU Jaga Amanah dalam Penyelenggaraan Pemilu

IALA perlu bersuara dan juga perlu menyampaikan masukan serta kritikan secara langsung

Baca Selengkapnya
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Pemerintah Bakal Tarik Barang Jualan PKL dan UMKM yang Tak Punya Sertifikat Halal

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Baca Selengkapnya