Nasib debitur korban bencana masih terkatung-katung

Merdeka.com - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI hari ini mengadakan rapat dengar pendapat mengenai status nasabah perbankan di daerah bencana seperti bencana erupsi Gunung Sinabung, banjir Manado serta erupsi Gunung Kelud. Rapat yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB berakhir tanpa hasil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih bingung menetapkan status bencana alam di tiga wilayah tersebut. Mereka bingung menetapkan status bencana ini apakah termasuk bencana nasional, atau bencana daerah saja dengan skala kecil.

Status bencana ini perlu sebagai salah satu dasar penentuan kelonggaran debitur-debitur bank yang terkena bencana, baik terkait penghapusan tagih kredit atau yang lainnya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

"Status bencana ini belum clear dan berlarut-larut, sehingga sulit melakukan hapus tagih. Ini butuh payung hukum," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Olly Dondokambey dalam rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).

Olly tidak ingin nantinya polemik ini berlarut larut, dan kelonggaran untuk debitur terkena bencana, khususnya dari bank BUMN, ke depan akan menimbulkan polemik hukum.

Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ini, Komisi XI DPR mengundang OJK, BI dan juga bank-bank nasional. Selain itu juga hadir industri penjaminan kredit BUMN Jamkrindo dan Askrindo.