Merdeka.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter di penghujung Maret 2015 semakin mencekik rakyat. Harga premium naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter. Sementara Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.

Direktur Centre For Budget Analysis Ucok Skydafi melihat ada ulah mafia di balik kenaikan harga BBM. Sebab, kata dia, tidak ada dasar hukum menaikkan harga BBM.

"Ini harga mafia karena payung hukum tidak ada, kenaikan ini tidak ada izin DPR. Ini jadi semena-mena," kata Ucok di Jakarta, Sabtu (4/5).

Ucok menegaskan, naiknya harga BBM membuat masyarakat semakin menderita. Dia tak segan menyindir Presiden Joko Widodo, terutama soal kartu sakti yang selalu dibanggakan.

"Ini bukan pusing saja kepala rakyat, tapi sudah pecah. Sekarang kita minta Jokowi keluarkan kartu rakyat atau kartu mampus?" terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Satya W Yudha menambahkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM secara sepihak melanggar konstitusi. Sebab, rapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan DPR Komisi VII telah sepakat soal evaluasi dan perubahan harga dilakukan sebulan sekali.

"Kita sudah sepakat. Tapi saya terkejut. Belum awal bulan kok sudah berubah. Kalau dua minggu sekali itu melanggar Undang-Undang," ujar Satya.

Dia mengingatkan pemerintah agar tak sembarangan menaikkan harga BBM meski punya wewenang penuh. Apalagi faktanya ada selisih antara harga keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Ini juga diakui Menteri ESDM Sudirman Said dan PT Pertamina. Pertamina harus menanggung rugi Rp 600 per liter.

"Kalau ada selisih siapa yang tanggung? Sedangkan di UU tidak disebut dan disiapkan anggaran untuk premium," tegasnya.